Raut wajah Wilibrodus (42) tidak dapat menahan amarah. Bangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) di Desa Mokel Morid, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur mangkrak sejak awal Januari 2022 lalu. Akibatnya, pria yang akrab disapa Wili tersebut tidak dapat menggunakan jaringan internet di daerahnya.Tak cuma itu, sumber penghidupannya juga terancam.
”Sebelum adanya tower Telkomsel BAKTI, kami sebagai pengusaha kecil di sini berusaha untuk jual pulsa. Tetapi dengan adanya BAKTI, kami merasa dirugikan. Alasannya, karena kami sebagai pengguna, yang menurut mereka akan terbantu dengan akses internet, ternyata seperti dibodohi dengan adanya tower ini,” ujar Wili saat ditemui tim Jaring.id, Tempo.co, DetikX, Suara.com Narasi TV, Liputan6 SCTV, dan Tirto.id yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI), Jumat, 23 Februari 2023.
Sudah dua bulan Wili berharap sinyal dapat kembali hinggap di telepon genggamnya. Selama itu pula ia bersiasat memasangkan telepon genggam di antara ranting pohon yang tingginya 11 meter. Menurutnya, hanya dengan cara tersebut internet bisa diakses dengan lancar.
”Saya coba dengan dua handphone, satunya untuk tangkap sinyal, yang saya naikkan ke pohon dan satu lagi untuk operasi (mengakses) internet. Dengan cara itu kami bisa dapat jaringan,” ujarnya sembari menunjukkan tower BTS BAKTI yang sudah terbangun, tak jauh dari rumahnya.
Kondisi serupa dialami oleh Kinan (28), warga Kampung Komodo, Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sinyal memburuk setelah BTS yang digagas oleh Badan Akreditasi Komunikasi Internet (BAKTI) berdiri pada November 2020. ”Sejak BTS diresmikan, jaringan Telkomsel yang digunakan warga sebelumnya terganggu,” ujarnya saat ditemui tim KJI, Senin, 27 Februari 2023.
Selain macetnya jaringan Internet, sambungan telepon yang kerap tersendat juga dikeluhkan Kinan. Ia tidak dapat mendengar dengan jelas suara penelpon. ”Suara putus-putus. BTS tidak ada gunanya. Bukannya membantu malah menyusahkan,” ungkapnya dengan nada meninggi.
Lain Kinan, lain pula dialami oleh Edky (34), guru di salah satu sekolah di Desa Sipi, Elar Selatan, Manggarai Timur, NTT. Kegiatan belajar-mengajar yang biasa dilakukan dengan bantuan sambungan internet terganggu setelah adanya BTS 4G BAKTI.
Kondisi semakin runyam lantaran November 2022 anak didiknya harus melakukan ujian nasional sekolah menengah pertama. Ia mesti menyiasatinya dengan membawa anak-didiknya berjalan sekitar 5 kilometer dari sekolah, menuju hutan. Di sana, sinyal internet justru stabil.
”Melaksanakan ujian Asesmen Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tengah hutan,” ujar Edky saat ditemui tim KJI, Selasa 22 Februari 2023.
Ia kemudian melayangkan pengaduan kepada Kominfo dan direspons dengan kedatangan pihak BAKTI ke Desa Sipi. ”Sekarang sudah bisa mengakses internet, YouTube, WhatsApp,” katanya.
Cerita lain datang dari Elisabeth, warga Desa Compang Kantar, Manggarai Timur, NTT. Bukan sinyal yang ia keluhkan, tapi duit sewa rumah untuk pekerja proyek tower yang masih diutang. Ia baru menerima Rp6 juta dari total Rp13,5 juta untuk biaya menginap 15 pekerja tower.
Elisabeth tidak tahu ke mana harus menagih. Maklum, selama ini ia hanya mendapat bayaran melalui perantara kepala desa. Dari total Rp6 juta yang dibayarkan, ia hanya sekali menerima Rp1 juta melalui rekening pribadinya—tanpa tahu siapa yang mentransfer.
“Mereka minta saya punya nomor rekening, terus saya kasih. Bulan sembilan, saya tidak ingat tanggal, tapi uang Rp1 juta masuk ke saya,” ucap Elisabeth ketika ditemui di rumahnya, Selasa, 14 Maret 2023.
Elisabeth juga mengeluhkan besi-besi tower yang terbengkalai di tepi jalan lantaran pembangunan tak kunjung dilakukan. “Sudah sejak sekitar 2021, besinya sampai sekarang belum dibangun. Sudah setahun lebih,” ujar Elisabeth
***
Pembangunan BTS 4G BAKTI di wilayah NTT dikerjakan oleh PT Sansaine Exindo. Perusahaan ini ditunjuk sebagai subkontraktor untuk membangun ribuan BTS oleh PT Fiberhome Technologies Indonesia.
Sebagai salah satu perusahaan pemenang tender yang tergabung dalam konsorsium, Fiberhome memperoleh kontrak pembangunan 1.435 BTS 4G di wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Maluku untuk tahap satu. Nilainya mencapai Rp3,7 triliun dari Rp11 triliun yang bersumber dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non Badan Layanan Umum (BLU).
Sebagai subkontraktor, Sansaine tidak mengerjakan sendiri pembangunan BTS. Mereka kembali menunjuk beberapa perusahaan untuk melakukan eksekusi di lapangan. Seorang pengusaha telekomunikasi yang enggan diungkap identitasnya mengungkapkan bahwa Sansaine sempat gagal memenuhi tenggat pembangunan 186 buah BTS yang nilainya ditaksir Rp97 miliar. Walhasil, perusahaan tersebut mesti melakukan peralihan subkontrak hingga 2 kali.
Masalah tak berhenti sampai di situ. Sansaine juga tak kunjung menyelesaikan pembayaran pembangunan BTS yang sudah diselesaikan oleh beberapa perusahaan yang mereka tunjuk. Salah satu pembayaran tertunggak nilainya bahkan mencapai Rp30 miliar. Padahal, sumber KJI mengklaim bahwa invoice sudah diajukan berulang kali.
“Perencanaan enggak baik. (mulai dari) pengadaan barangnya, distribusi materialnya sehingga tim lapangan harus menunggu,” ujar sumber tersebut saat ditemui di kantornya, Kamis, 9 Februari 2023.
Kejanggalan lain yang diungkap sumber KJI adalah dugaan manipulasi data. Sansaine diduga tidak melaporkan kondisi aktual di lapangan dalam berita acara serah terima yang dikirimkan perusahaan tersebut kepada Kominfo.
“Dokumen (serah terima) di-submit selesai tapi secara aktual tidak terjadi. Tanda-tandanya adalah kami disuruh mengerjakan pekerjaan dalam waktu lima hari untuk mendukung (berita acara serah terima) itu. Ada dugaan pekerjaan di-submitnya sudah selesai,” ujar Sumber KJI.
Kami berupaya untuk menghubungi Direktur Utama PT Sansaine Jemy Sutjiawan. Ia hanya berkomentar kalau pihaknya akan mengikuti proses hukum yang saat ini masih berlangsung di Kejaksaan Agung. ”Mohon maaf sebelumnya kami belum bisa menjawab pertanyaannya,” kata Jemy melalui pesan WhatsApp, Jumat, 2 Maret 2023.
***
Jemy memang sempat dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus pembangunan penyediaan infrastruktur (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020 – 2022. Ia diduga punya hubungan dekat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Menurut tiga sumber KJI, Jemy, Johnny, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Achmad Latif kerap mengadakan pertemuan di berbagai lokasi. Saat rapat pelaksanaan proyek BTS 4G BAKTI di Bali pada 18 Maret 2022, ketiganya juga duduk semeja. Bahkan mereka sempat terlihat berada dalam satu pesawat yang sama usai melakukan kegiatan di Yogyakarta.
Pertemuan-pertemuan tersebut diduga dilakukan untuk merancang siasat pemenangan tender pembangunan BTS 4G BAKTI yang merupakan proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo. ”Ke mana-mana menteri (pergi), dia (Jemy) ikut. Rupanya dulu sudah diatur,” kata sumber KJI.
Pada 4 Januari 2023, Anang Achmad Latif telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G BAKTI. Ia disebut sengaja mengeluarkan peraturan yang bisa menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat dan kompetitif untuk mendapatkan harga penawaran. Dalam dokumen prakualifikasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait dengan Proyek Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya pada Oktober 2020 memang disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mengikuti lelang adalah perusahaan mesti memiliki teknologi BTS 4G-LTE (Vendor BTS 4G-LTE).
”Jadi, hanya perusahaan besar yang dapat ikut,” kata sumber KJI.
***
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2022 justru menemukan bahwa PT Fiberhome Technologies Indonesia sebagai salah satu perusahaan pemenang tender bukanlah pemilik teknologi. Fiberhome hanya melampirkan salinan kontrak pengalaman penggunaan teknologi BTS 4G yang dimiliki perusahaan Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. (DT) untuk memenuhi persyaratan dokumen prakualifikasi.
Kami mencoba mengonfirmasi temuan ini kepada Legal Manager PT Fiberhome Technologies Indonesia, Ronald Samuel Hunga. Ia enggan berkomentar banyak lantaran saat ini pihak perusahaan masih menjadi saksi. “Apabila kami melakukan wawancara dengan pihak lain di luar investigasi Kejaksaan Agung maka itu tidak etis dan tidak patut dilakukan oleh kami. Kami menghormati dengan cara tidak memberikan keterangan apapun di luar keterangan yang telah kami sampaikan kepada Kejaksaan Agung,” kata Ronald dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 6 Maret 2023.
Sebagai informasi, PT Fiberhome Technologies Indonesia bersama dengan PT Telkom Infra dan PT Multi Trans Data menjadi pemenang paket 1 dan 2 pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Lokasi pengadaan tersebar di Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan nilai mencapai Rp9,5 triliun.
Dokumen salinan kontrak yang disampaikan Lintasarta misalnya, sebagian tidak dilengkapi lampiran atau rincian pekerjaan. Sementara itu, pengalaman pembangunan infrastruktur sejenis, pengoperasian dan pemeliharaan, serta penggunaan teknologi BTS yang disampaikan Huawei belum dapat dinilai pemenuhan jumlah site dan lingkup pekerjaannya lantaran informasi dalam lampiran dokumen kontrak dirahasiakan. Huawei juga tidak mencantumkan nama kontak dan penghubung kantor sebagaimana disyaratkan dalam dokumen prakualifikasi.
Country PR & Editor in Chief Huawei Indonesia, Damar Harsanto enggan berkomentar banyak soal temuan tersebut. “Saat ini sudah masuk ranah hukum Kejaksaan. Kami tidak bisa melayani permintaan wawancara terkait.” kata Damar melalui pesan WhatsApp, Rabu, 8 Maret 2023.
Kami juga berusaha mengonfirmasi temuan BPK ke perusahaan lain pemenang tender seperti PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia, PT Multi Trans Data, PT Lintas Arta, PT Surya Energi Indotama, IBS, dan ZTE dengan berkirim surat sejak sepekan lamanya. Namun, hingga naskah ini tayang, surat yang kami layangkan belum berbalas.
***
Seorang sumber dari kalangan penegak hukum menyebut bahwa sedari awal perencanaan pembangunan BTS 4G BAKTI memang tidak matang. Laporan yang disampaikan selama proses pengerjaan, dinilainya juga tak akuntabel. ”Semua sudah diatur (pemenangnya). Kami menemukan chat handphone (berisi pengaturan),” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran terungkap bahwa ada pembangunan BTS yang mangkrak, tetapi seolah-olah selesai dikerjakan. ”Buktinya kan foto tuh. Tempel foto (di satu laporan), lalu ganti. Tempel lagi, lalu cabut (lagi). Jadi, barangnya sama. Pokoknya asal duit cair, laporan masuk,” ungkapnya.
Sementara itu, Auditor BPK, Achsanul Qosasi menyampaikan bahwa temuan BPK menyiratkan adanya tata kelola pengadaan proyek BTS 4G BAKTI yang tidak sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pengerjaan. Lembaganya menemukan bahwa terdapat titik lokasi pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya pembangunan BTS yang dilakukan hingga dua kali.
”Begitu tim turun, tidak ada rakyatnya sama sekali (di lokasi rencana pembangunan). Akhirnya dibatalkan karena perencanaan tidak matang,” kata Achsanul saat ditemui di kantornya, Senin, 6 Maret 2023.
BPK, menurutnya, bakal melakukan audit lanjutan untuk merespons temuan baru terkait kerugian negara serta laporan keuangan kementerian dan BAKTI. ”Kami belum bisa menyampaikan hasilnya karena masih dalam proses audit,” ujarnya.
Achsanul menambahkan bahwa sengkarut pembangunan BTS 4G BAKTI bakal berimbas pada rencana peluncuran satelit Satria oleh Kemenkominfo pada April 2023. Satelit tersebut diluncurkan untuk mendukung percepatan akses internet ke daerah, dengan BTS sebagai jalur penghubungnya. Namun, dalam penelusuran BPK, BTS 4G BAKTI ternyata tidak menggunakan alat yang dapat menangkap sinyal dari Satria. Walhasil, ada potensi satelit tidak dapat dioperasikan atau mengubah pekerjaan BTS yang telah dibangun. ”Mestinya disiapkan dengan awal bahwa akan applicable dengan satria,” ujarnya.
Dari sekelumit masalah itu, BPK mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menggunakan hasil audit yang dilakukan jika dibutuhkan. ”Silakan jika APH membutuhkan kami akan memberikan datanya,” ujarnya.
***
Kepala Sub Direktorat Penyidik Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo menyampaikan bahwa saat ini Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus pengadaan BTS 4G BAKTI.
”Proyek berjalan atau enggak? Selesai apa enggak? Ada penyelewengan enggak? itu yang masih kami lengkapi. Kalau jumlahnya berapa, saya belum bisa katakan sekarang. Bukan berarti belum tahu. Kami harus ada bukti yang didapat,” kata Prabowo saat ditemui pada Kamis, 23 Februari 2023.
Kejaksaan Agung telah memanggil Menteri Kominfo, Johnny G Plate sebagai saksi kasus untuk kali kedua pada Rabu, 15 Maret 2023. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu diperiksa selama enam jam dan dicecar 26 pertanyaan.
Sebelumnya, Johnny diperiksa pada 14 Februari 2023. Ia diperiksa selama 10 jam dan dicecar 51 pertanyaan ihwal pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan proyek pembangunan BTS 4G BAKTI.
Kejaksaan Agung juga memeriksa Gregorius Alex Plate, adik Johnny Plate. Belakangan, Gregorius mengembalikan uang senilai Rp534 juta ke Kejaksaan Agung.”Yang jelas itu dana dari BAKTI. Bagaimana itu terjadi itu jadi materi kami untuk gelar perkara” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu 15 Maret 2023.
Pada pemeriksaan pertama, Johnny sempat menyampaikan dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung soal dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI. “Saya telah memberikan keterangan atas pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Secara khusus mengenai fungsi kewenangan sebagai Menkominfo,” katanya pada 14 Februari 2023.
Kami mencoba menghubungi Johnny melalui telepon genggamnya untuk melakukan konfirmasi. Namun, nomor telepon yang kami hubungi tidak lagi aktif. Tim KJI juga telah melayangkan surat ke Kominfo pada Senin, 6 Maret 2023, tetapi belum mendapat jawaban hingga naskah ini diterbitkan.
Sementara itu, kuasa hukum Plate, Muhammad Ali Nurdin saat dihubungi melalui pesan Whatsapp hanya membalas pertanyaan tim KJI dengan mengirimkan video memberi santunan kepada sejumlah anak-anak. Dia juga mengirimkan stiker gambar orang tengah berdoa. “Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT,” begitu kalimat dalam stiker yang dikirim Ali Nurdin kepada tim KJI melalui WhatsApp pada Sabtu, 18 Maret lalu.
Wakil Ketua Partai NasDem, Ahmad Ali mengaku pernah berbicara langsung dengan Plate terkait kasus proyek BTS. Ia menceritakan ada tiga pertanyaan yang diajukan kepada Plate saat Kejaksaan Agung menetapkan tersangka pada Januari 2023. Pertanyaan pertama, terkait kronologis peristiwa. Lalu soal dugaan keterlibatan Plate. Terakhir, terkait hubungan kasus ini dengan Kominfo.
Menurut Ali, Plate mengaku kasus bahwa kasus BTS tak berhubungan dengan dirinya. Lantaran itu, Ali percaya apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus Menkominfo tersebut sembari menunggu proses hukum yang sedang berjalan. “Kami percaya bahwa Pak Plate Insya Allah dia tidak punya hubungan,” kata Ali kepada tim KJI, Sabtu,18 Maret 2023.
Ali menyatakan partai Nasdem punya aturan tegas soal korupsi. Ketika salah satu anggotanya terlibat, ia diminta mengundurkan diri. Apabila permintaan diabaikan, maka partai akan melakukan pemecatan. “Apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka, umpamanya, partai akan melaksanakan peraturan internalnya,” ungkap Ahmad Ali
Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan BTS 4G BAKTI. “Semua proses hukum kita hormati,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu 15 Maret 2023.
