Kekalahan calon bupati petahana Sri Surya Widati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 9 Desember lalu masih menyisakan jejak penguasaan sejumlah sektor ekonomi di Bantul sampai saat ini. Bantul kini dipimpin bupati baru. Bagaimana ke depannya? Berikut laporan wartawan Harian Jogja Bhekti Suryani.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hidzfil Alim mengibaratkan, kekuasaan selama 15 tahun di Bantul oleh keluarga Samawi ibarat dinasti Atut di Banten atau Fuad Amin di Madura. Kekuasaan itu kata Hidzfil butuh penopang agar tidak runtuh.
Untuk mempertahankan kekuasaan itu maka perlu penguasaan sumber daya strategis, itu menjadi kebutuhan, Hidzfil Alim mengomentari penguasaan bisnis properti, konstruksi hingga perusahaan daerah yang melibatkan keluarga dua orang mantan bupati Bantul Idham Samawi dan isterinya Sri Surya Widati sejak 2000 hingga 2015 lalu.
Sederhananya, penguasa yang mempertahankan kekuasaanya butuh sumber dana. Salah satu caranya adalah dengan bermain di berbagai sektor ekonomi untuk mendulang kekayaan.
Itu lazim terjadi di daerah yang menerapkan politik dinasti. Itu pola sederhana, tutur dia, awal Februari lalu.
Namun buruknya, penguasaan sejumlah sumber daya ekonomi itu rentan penyalahgunaan kekuasaan. Ia tak heran bila banyak pemimpin daerah di Tanahair yang menjalankan politik dinasti tersandung perkara korupsi dan berujung ke penjara.
Kondisi tersebut akhirnya merugikan masyarakat lantaran penyalahgunaan itu menguras anggaran daerah. Itu sebabnya, sejak lama pegiat anti korupsi di Indonesia mendorong adanya pembatasaan politik dinasti dalam Pemilu. Tujuannya tak lain untuk mencegah tindak pidana korupsi merebak di tingkat lokal.
Kendati demikian, dalam kasus di Bantul ada tidaknya dugaan korupsi harus dibuktikan. Pembuktian itu harus dilakukan oleh penegak hukum. Sejauh ini kata dia, masyarakat termasuk media hanya dapat mengungkap fakta adanya monopoli sumber daya ekonomi yang melibatkan keluarga penguasa. Namun pembuktian dan proses hukum bukan tugas masyarakat.
Informasi awal penguasaan sumber daya ekonomi dari media harusnya menjadi bahan bagi penegak hukum untuk menelusurinya. Itu tugas mereka, pria yang biasa disapa Boy itu melanjutkan.
Poin penting lain menurut Hidzfil Alim adalah bagaimana agar pengalaman politik dinasti itu tidak terulang ke depannya. Bantul kini dipimpin bupati baru Suharsono dengan latar belakang perwira polisi.
Cara paling efektif menurutnya adalah mengawasi segala perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah sejak dini.
Pengawasan oleh masyarakat umum maupun kritik dari media sangat penting untuk mengawal pemerintahan baru,? Boy terdengar yakin.
Di satu sisi pemerintah juga harus terbuka mengenai informasi pembangunan termasuk sektor-sektor ekonomi. Pemerintahan atau bupati baru mutlak belajar dari pengalaman politik dinasti sebelumnya.
Bupati terpilih Suharsono menyinggung, penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir orang yang terjadi di Bantul selama beberapa tahun terakhir. Ia berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama.
Kalau saya menjabat, saya enggak akan bentuk PT, CV dan sebagainya. Biarlah proses lelang pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan,? Suharsono berjanji melalui media akhir Desember lalu.
