Direktur Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ), Carmela Fonbuena mengungkapkan pentingnya penggunaan data terkait pemilihan umum dalam peluncuran situs Datatalk.asia, Kamis, 28 Januari 2021. Di samping untuk mendorong transparansi penyelenggaraan pemilu, produk jurnalisme berbasis data dapat membantu masyarakat untuk mengenal para kontestan lebih dalam. Mulai dari latar belakang para kandidat, afiliasi serta biaya kampanye.
“Para kandidat yang paling banyak mengeluarkan uang pada kampanye biasanya mudah diingat,” kata Carmela dalam kuliah umum yang digelar Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) melalui aplikasi Zoom, Kamis, 28 Januari 2021.
Pada 2022 mendatang, Filipina akan menghadapi pemilihan presiden. Sedikitnya ada sekitar 61,8 juta pemilih yang terlibat dalam pemilu di Filipina. Dengan puluhan juta pemilih, menurut Carmela, jurnalis perlu memberi pengetahuan lebih kepada pemilih agar dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Ia berharap platform ini juga bisa menjadi wadah bagi jurnalis di berbagai negara Asia Pasifik untuk saling belajar mengenai bagaimana big data atau data dapat dikisahkan melalui produk jurnalistik. “Data adalah senjata untuk melawan kebohongan yang beredar,” ujar Carmela.
Datatalk.asia merupakan portal yang memuat data terbuka pemilu di Asia Tenggara, khususnya data pemilih, hasil dan pelanggaran pemilu di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Situs ini dibangun Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) bekerjasama dengan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui program RESPECT (The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions). Adapun pengembangannya dilakukan PPMN bersama dengan Sinar Project Malaysia dan PCIJ Filipina.
[irp posts=”9654″ name=”Soal Politik Uang, Pemilih Indonesia Masih Permisif”]
Koordinator Sinar Project Malaysia, Khairil Yusof sependapat dengan Carmela. Menurutnya, kerjasama antaranegara lewat Datatalk.asia sangat penting. Data yang tersedia di masing-masing negara tak hanya dapat digunakan sebagai data pemilu, namun juga data pascapemilu. Selama ini, menurutnya, tidak semua orang tahu mengenai latar belakang dari kontestan politik.
Di Malaysia, misalnya, paling tidak hanya 40 persen dari kandidat yang diketahui publik. Hal ini diakibatkan oleh proses pemilu di Malaysia yang hanya berlangsung singkat, yakni 2 minggu. Saking singkatnya, para jurnalis tidak bisa maksimal melakukan pemantauan. Sebab itu, penting bagi jurnalis untuk melibatkan pelbagai pihak untuk memproduksi produk jurnalistik. “Pada saat kita menggelar pemilihan di Asia Tenggara, jangan percaya pada politikus. Ketika ada politikus yang mengatakan sesuatu, Anda harus memeriksanya,” kata Khairil.
Meski begitu, jurnalis di Asia Tenggara mengakui bahwa tidak mudah untuk mengumpulkan data publik terkait pemilu. Filipina adalah sedikit negara yang tidak mempunyai payung hukum pemanfaatan data publik. Sementara Indonesia terbilang beruntung karena memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustiyati memaparkan sejumlah kendala yang kerap membikin publik tidak bisa mengakses data. Di antaranya ialah dasar hukum. Selama ini, menurutnya, penyelenggara pemilu, baik pusat maupun daerah tidak merasa wajib menyediakan data terbuka. “Penyelenggara berpikir mereka pemilik data, bukan penyedia data. Jadi tidak memberikan data itu kepada publik,” ujar Khairunnisa.
[irp posts=”9589″ name=”Menjemput Suara dari Ruang Isolasi”]
Komitmen untuk membuka data pemilu juga seringkali dipengaruhi oleh keputusan dari masing-masing komisioner lembaga pemilu. “Ketika komisionernya berganti, kerap kali yang diutamakan oleh komisioner baru berbeda. Jadi kita harus memulai dari awal,” jelas Khairunnisa. Kondisi ini, menurutnya, bertambah sulit ketika partai politik maupun kontestan tidak ingin latar belakangnya diketahui publik.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar yang turut hadir dalam peluncuran Datatalk.asia mengungkapkan komitmen lembaganya untuk mendukung pengembangan situs data pemilu di Asia Tenggara. Dengan memberikan data terkait pelanggaran dan sengketa pemilu di Indonesia, Fritz berharap Bawaslu dapat berbagi proses demokratisasi, khususnya mengenai pelanggaran pemilu kepada negara lain di Asia.
“Kami mendukung Datatalk.asia dengan menyumbang data. Kita telah menyusun beberapa data yang pasti bisa diakses untuk wartawan, sehingga wartawan bisa memahami pelanggaran pemilu dan mendukung demokrasi,” kata Fritz Edward Siregar.
Deputi Program PPMN, Fransisca Ria Susanti menyebut data terbuka yang ditampung dalam situs Datatalk.asia mudah digunakan. Pengguna dapat memanfaatkan berbagai data dengan format yang mudah diolah, seperti Comma Separated Values (CSV) dan JavaScript Object Notation (Json). Dengan begitu, pengguna dapat langsung menganalisa maupun mengonversi dataset ke dalam bentuk infografis melaui fitur yang sudah tersedia di Datatalk.asia.
[irp posts=”9490″ name=”Dijegal di Dunia Maya”]
Fransisca meyakinkan bahwa situs ini dapat membantu jurnalis untuk memberi nilai tambah pada produk jurnalistik. “Dalam era gangguan informasi. Informasi bisa cepat, tapi tidak semua benar adanya. Oleh sebab itu, jurnalisme yang berdasarkan analisa mendalam sangat penting. Portal Datatalk.asia ini dapat membantu jurnalis untuk membuat produk yang bermutu,” ungkap Santi.
Sementara itu, CoP RESPECT, Theresia Joice Damayanti menyatakan bahwa peluncuran Datatalk.asia merupakan titik awal dari komitmen bersama untuk membangun demokrasi di Asia yang lebih baik. Ia berharap, situs yang memuat berbagai dataset terkait pemilu tersebut dapat turut meningkatkan literasi publik terhadap pemilihan umum. “Kami ingin memberikan data yang kredibel dan relevan,” ujar Joice saat membuka acara peluncuran Datatalk.asia, Kamis, 28 Januari 2021.
Joice pun berterimakasih kepada mitra yang sudah mendukung pengembangan situs Datatalk.asia, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta dukungan yang diberikan masyarakat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID). “Konsorsium bekerjasama untuk menyumbangkan dataset untuk portal ini. Organisasi ini mengkurasi data dan mencari cara menyebarkan data,” kata Joice.
Kehadiran Datatalk.asia disambut baik oleh pendiri Data-N Malaysia, Kuek Ser Kuang Keng. Menurutnya, Datatalk.asia perlu dikembangkan sebagai platform yang tidak hanya menyajikan data terkait pemilu. Situs Datatalk.asia dapat menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan sekaligus dikembangkan secara kolaboratif, tidak hanya oleh jurnalis.
[irp posts=”3066″ name=”Agar Tak Salah dengan Jurnalisme Data”]
“Saya berharap Datatalk.asia bisa melampaui dari penyajian data. Yang bisa lebih bermanfaat adalah analisis tentang bagaimana orang-orang melaporkan sebuah isu. Wartawan tidak hanya bekerja di kalangan mereka sendiri, tapi juga dengan akademisi,” ujar Keng.
Konsultan data jurnalisme ini menunjukkan bagaimana sejumlah media di pebagai negara menginisiasi platform yang memanfaatkan big data. Salah satu situs yang memanfaatkan big data ialah www.nabuscadocandidato.com.br. Platform asal Brasil ini mengolah data ke dalam bentuk kuis. “Jadi kuis ini adalah cara yang mudah untuk membuat orang menilai apakah calon yang didukung layak didukung atau tidak. Jadi, bukan hanya latar belakang, tapi kebijakan yang mereka bawa,” terang Keng.
Inisiatif menyediakan informasi pemilu seperti itu pun berlangsung di beberapa negara lain. Di Spanyol, website No Bote el Voto menuangkan rekam jejak kandidat. Sementara di Taiwan, www.readr.tw menampilkan informasi mengenai durasi para kandidat petahana menduduki kursi parlemen. Selain itu, platform ini menyediakan informasi mengenai hubungan kekeluargaan antara satu kandidat dengan kandidat lain, dana kampanye dan juga game terkait dana kampanye.
Pendekatan serupa dibikin oleh MalaysiaKini melalui newslab.malaysiakini.com. Menurut Kuek, pemilih dapat memainkan permainan bertajuk “Habiskan Uang sebagai Wakil Rakyat. “Kamu bisa menentukan bagaimana kamu menghabiskan dana kampanye yang kamu punya, menghabiskan berapa uang untuk menang,” ungkap Keng.
[irp posts=”2386″ name=”Jurnalisme + Data = ?”]
Sementara di Amerika Serikat terdapat electionlandtrends.appspot.com/ElectionDay2020 yang dibangun untuk memetakan insiden yang terjadi pada hari pemungutan suara. Perangkat ini memanfaatkan data Google untuk menganalisa ketertarikan publik pada hari pemungutan suara. “Anda bisa menggunakan data tentang isu-isu apa yang dikhawatirkan oleh orang. Misalnya, mereka takut atau akan melakukan kerusuhan, atau ada masalah lain terkait administrasi seperti bagaimana menghindari antrean panjang,” tukas Keng.
Dengan big data, Keng percaya, jurnalis bersama-sama pengembang, peneliti maupun data scientist dapat mengolah data yang dapat mendukung demokrasi. Salah satunya dengan mengawal proses pemilihan dan pemerintahan terpilih. “Ada banyak inisiatif yang baik. Begitu pula dengan Datatalk.asia,” tutup Kuek. (Damar Fery Ardiyan)
