Trauma konflik etnis di Kalimantan Barat menghantui kepalanya. Empat etnis di Kalbar, Melayu, Dayak, Tionghoa dan Madura memang memiliki catatan konflik. Dalam artikel ‘Menelusuri Akar Konflik Antaretnik di Kalimantan Barat’, Arkanudin (2006) menulis konflik paling banyak melibatkan Dayak-Madura. Jumlahnya 12 kali disertai kekerasan sejak 1952-1999.
Usman seorang Madura. Dia lahir dan besar di Pontianak. Dampak kerusuhan Dayak-Madura sempat dirasakannya ketika berusia tujuh tahun. Kala itu, isu keributan muncul di daerah Sungai Jawi, kurang lebih satu kilometer dari rumah Usman di Gang Nur Asyikin, Jalan HM Suwignyo, Pontianak Kota.
Di saat sama, kerusuhan pecah di Sampit, Kalimantan Tengah. Sedang di Kalbar, konflik besar terakhir terjadi tahun 1999 di Sambas. Dua peristiwa itu melibatkan etnis Madura.
Usman kecil tinggal bersama kedua orang tua dan seorang kakak. Mendengar kabar sumir itu, sekeluarga was-was. Tilam, ayahnya, membekalinya katana dan memintanya menjaga ibu dan kakaknya di dalam rumah. Sementara sang ayah, berjaga di depan gang.
“Pokok asal aku tengok Bapak ndak ade di depan, aku susul Bapak ke sana,” cerita Usman mengulang perkataannya 18 tahun lalu dengan logat Melayu.
Beruntung, semua baik-baik saja. Namun cerita seram dan stereotip telanjur hidup di kepala. Salah satunya, anggapan bahwa orang Dayak bisa mencium keberadaan orang Madura.
Hal itu yang terlintas di pikiran Usman, ketika tahu PPKJ memiliki anggota dari etnis Dayak.
“Madura kalau udah ketemu orang Dayak dulunya kan gimana kan. Sempat pikir, kalau saya ikut pemadam, apakah yang ditemui orang kite semue? Akhirnya, kalau memang ini jalan saya, bisa buat saya berguna untuk orang lain, saya coba,” jelasnya.
Sejatinya, tekad bungsu tiga bersaudara itu sudah kuat. Semua bermula dari kedekatannya dengan Sumi—perempuan Melayu yang jadi istrinya kini. Tujuh iparnya relawan pemadam kabakaran.
Untuk jadi relawan pemadam kebakaran, Usman melawan bayang masa kecilnya. Bisa dibilang, PPKJ jadi ladang interaksi pertamanya dengan beragam etnis. Meski mayoritas Melayu, Tionghoa, Bugis dan Dayak jadi bagian gerakan sosial itu.
Logat Melayu yang kental, bikin ke-madura-an Usman sempat dipertanyakan rekannya di damkar. Sampai-sampai, dia mengajak teman-teman barunya berkunjung ke rumah. Bertemu orang tuanya.
Setidaknya butuh waktu sebulan untuk mendekatkan diri. Hingga ketika Gawai Dayak—perayaan panen tahunan suku Dayak se Kalbar, dan dipusatkan di Pontianak—tiba, dia diajak seorang rekan, Tedy untuk hadir.
Gawai saat itu masih digelar di Rumah Betang, Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak Selatan. Keringat dingin keluar, walau siang begitu panas. Terlebih, ketika masuk ruang, bertemu tetua adat. Dia dikenalkan sebagai rekan di damkar.
“Mohon izin Panglima, saya Usman, saya asli orang Madura, saya mohon petunjuk,” ujar Usman, kikuk di kelilingi tetua adat Dayak se Kalbar.
Dikenalkan begitu, sang tetua adat malah mengapresiasinya. Mengajak semua yang ada di ruangan mengikuti dua orang itu; bergerak karena jiwa sosial.
“Bang Usman, kalau Bang Usman diapa-apakan dengan orang Kalimantan, terutama dari suku Dayak, cari saya,” ujar tetua adat menutup perkenalan.
Enam tahun jadi pemadam, kini Usman punya banyak teman dari beragam suku dan agama. Saat ini, dia bahkan jadi Ketua Perkumpulan Pemadam Kebakaran Suwignyo (PPKS), setelah sebelumnya sempat dua tahun lebih bernaung di Persatuan Pemadam Mariana (PPM).
“Ternyata tidak semua orang jahat sama saya, banyak yang lebih baik malah dari saya. Di sana banyak dapat nasihat. Kalau orang udah kasih nasihat, berarti dia baik dengan saya. Akhirnya berpikir ternyata di Pontianak banyak orang yang baik daripada jahat,” katanya.
Keberadaan damkar swasta di Pontianak dimulai komunitas Tionghoa tahun 1948. Lokasinya di Siantan, Pontianak Utara. Wilayah itu merupakan pemukiman buruh sekitar pabrik karet, kopra dan tengkawang—komoditas ekspor andalan yang rawan kebakaran.
Setidaknya, ada dua kebakaran besar tahun 1947 yang meningkatkan kesadaran warga. Yakni terbakarnya gudang dan rumah pengasapan karet NV. Djung Nyan Sung yang nyaris menghanguskan satu kampung di Parit Pekong, tepi Sungai Kapuas.
Dari sekadar mempersiapkan ember, pasir dan racun api di titik tertentu, akhirnya sejumlah tokoh yang dipelopori Tan Khie Ho—pengelola pabrik karet Liang Huat—mengambil inisiatif mengumpulkan uang Rp20 ribu secara gotong-royong. Dua unit mesin pompa air merek Fa Gerbs Kronenburg Culemborg 3.000 RPM bikinan Belanda pun terbeli.
Tepat 13 Februari 1949, berdirilah Badan Pemadam Api Siantan (BPAS) dengan 50 anggota—cikal bakal damkar swasta di Pontianak. Sejatinya memang ada Dinas Pemadam Kebakaran milik pemerintah. Namun geografis Pontianak yang di belah Sungai Kapuas dengan kecamatan Pontianak Kota, Barat, Tenggara dan Selatan di satu sisi, dan Pontianak Timur dan Utara di sisi lain, menyulitkan pergerakan. Damkar pemerintah berada di sisi seberang.
Sampai tahun 1957, BPAS memiliki tiga unit damkar yang tersebar di Kelurahan Siantan Hulu, Siantan Tengah dan Siantan Hilir. Tanggal 25 Juli 1976, Pemadam Kebakaran Panca Bhakti berdiri di Pontianak Barat. Keduanya sama-sama bernaung di bawah yayasan Tionghoa. Namun relawan dari etnis lain yang sama-sama merasa terancam akan musibah kebakaran mulai bergabung, meski jumlahnya belum banyak.
Kebakaran besar di kawasan Pasar Sudirman dan kemarau panjang buat kedekatan dan peran damkar swasta menarik perhatian masyarakat. Selain memadamkan api, selama kemarau, tangki-tangki damkar turut menyalurkan air bersih untuk warga. Perkembangan armada yang dimulai dari mesin pompa dalam gerobak pun berubah jadi mobil-mobil dengan kapasitas tangki besar.
Perkembangan pesat damkar swasta di Pontianak terjadi di tahun 2000. Hingga kini, setidaknya 39 damkar swasta tersebar di Pontianak, empat di Mempawah dan 12 di Kubu Raya. Dari yang berarmada mobil, hingga hanya satu unit motor. Semuanya relawan tak digaji. Keberadaan mereka seakan menyaingi jumlah kebakaran di Pontianak yang rata-rata 100 kali setahun.
“Selain tidak ada gaji, semua pasti ada pengorbanan. Ini nilai luhur dari nilai bangsa Indonesia, gotong-royong, dan implementasi pengamalan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” sebut Ketua Forum Komunikasi Kebakaran Pontianak, Ateng Tanjaya.
Ateng Tanjaya merupakan Ketua BPAS tahun 1984 hingga 1996. Lelaki yang dijuluki ‘Manusia Api’ ini sudah berkecimpung di dunia damkar sejak 1971. Forum yang diketuainya sendiri berdiri 1980.
“Saat terjadi kerusuhan, sudah berbahaya. Artinya SARA ini mungkin paling berat kalau kedatangan pemadam tidak diharapkan,” cerita lelaki Tionghoa yang mengaku tak bakat dagang itu.
Tren pembakaran dalam kerusuhan di Pontianak, berkembang tahun 1990-an. Api digunakan sebagai alat memusnahkan lawan. Damkar pun dilema, jika tak hadir, kasihan warga. Namun di lapangan, seringnya yang dihadapi bukan jago merah, melainkan perusuh.
“Sejak itu saya berpikir, bagaimana menghadapi golongan A, B, C. Makanya saya bergerak ke tokoh masyarakat, menjadikannya pemadam, walau hanya seksi keamanan di unsur kepengurusan, atau penasihat,” katanya.
Para tokoh inilah yang ikut turun ke lapangan dan memberi rasa aman untuk pemadam. Jaringan itu dibuka Alfa Tango—panggilan akrabnya di pemadam—lewat Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). Komunikasi antardamkar memang memanfaatkan frekuensi tersebut.
“Kita rangkul para tokoh dari tiap kampung, jadi penasihat atau pelindung organisasi kebakaran. Jadi jika terjadi sesuatu, beliau ke depan karena menyangkut SARA ini rentan. Tanpa sadar akhirnya berkembang, kadang kita sampai TKP, mereka sudah ada duluan, berperan besar mengurai massa,” jelasnya.
Selain tokoh-tokoh sentral, aparat kepolisian dan TNI juga didekati. Koordinasi terus dijalin. Apalagi belakangan kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi.
“Kalau dulu sangat terbatas saudara (etnis) lain, sekarang berkembang, dan mereka manusia Pancasila. Pemukiman makin padat dan ada kebanggaan jika bisa membantu semua,” katanya.
Semangat membantu itu juga bermata dua. Pesatnya partumbuhan damkar swasta seringkali menimbulkan friksi di lapangan. Bukan soal etnis, melainkan adu sikut ingin menonjol di lokasi kebakaran.
Alhasil, dibuat rayonisasi. Damkar bertanggung jawab untuk wilayah masing-masing. Koordinasi lewat forum dikedepankan, damkar lain disilakan merapat jika kemungkinan api sulit dipadamkan.
“Kalau mau bantu untuk kepentingan masyarakat boleh, tapi kalau sentimen kelompok ingin terkenal, jangan, rugi masyarakat,” ujarnya.
Relawan damkar swasta kini beragam suku agama. Jumlahnya seribuan, namun ada seleksi alam. Tidak semua anggota aktif di lapangan. Hanya mereka yang berjiwa sosial yang tahan.
“Semua kita terima, syaratnya ya pengorbanan karena tidak digaji. Nanti kelihatan, akan beda dengan yang memang panggilan jiwa,” sebutnya.
“Di sisi lain, musibah ini kan takdir, Tuhan juga adil, memberi bencana tidak memandang suku agama ras apa pun. Mungkin nilai-nilai begini yang membuat damkar swasta berkembang subur di Pontianak,” sambungnya.
Hanya saja Ateng tak memungkiri, bibit-bibit konflik kembali muncul. Terutama penggunaan politik identitas dalam pemilihan umum. Dalam Pilpres lalu misalkan, dia cukup kewalahan sampai memberi batasan di grup WhatsApp pemadam. Padahal, suasana antaretnis dalam pemadam sangat cair. Stigma dan stereotip, termasuk pada Tionghoa, mulai pudar.
“Kadang niatnya bercanda satu sama lain, lalu nanti tersinggung. Banyak sudah contoh, kita tetap coba jaga dan ingatkan tujuan relawan,” katanya.
Kegiatan damkar swasta tak sekadar padamkan api atau hal-hal sosial lain. Sejak dua tahun terakhir, tiap malam Idulfitri, mereka keliling kota mengumandangkan takbir. Tak hanya damkar dengan relawan muslim, semua ikut menyambut hari lebaran milik penganut Islam.
Sejatinya, gelaran itu sudah lima kali dilangsungkan. Penggagasnya damkar Swadesi Borneo. Namun di tiga agenda awal, hanya menyasar wilayah Pontianak Barat, zona sendiri. Para pesertanya pun damkar di wilayah itu.
“Tahun 2019 ini 40 pemadam ikut, bukan diajak malah mereka yang tanya. Mereka tahu pencetusnya waktu itu Swadesi,” cerita Derry Herlino, Komandan Swadesi Borneo.
Damkar yang ambil bagian bukan hanya dari Pontianak. Ada juga asal Kubu Raya dan Mempawah, dua kabupaten tetangga. Bahkan dalam gelaran keempat, damkar dari Kota Singkawang—152 kilometer jaraknya dari Pontianak ingin ikut serta.
Uniknya, setiap armada damkar dihias dengan ornamen Idulfitri. Panitia hanya menyediakan satu spanduk berpesan Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, selama keliling kota dengan jarak 15 kilometer, semuanya membunyikan takbir, alih-alih sirene.
“Memang menggunakan rekaman. Baik dari Youtube atau MP3. Ibaratnya sambil bertakbir, sambil siaga,” kata lelaki Melayu yang jadi relawan damkar sejak 2005 itu.
Tindak tanduk damkar swasta tentu membantu pemerintah kota. Mulai dari menjinakkan api di gedung, hingga lahan gambut sekitar Pontianak. Apalagi, mereka bekerja tanpa gaji. Malah tak jarang keluar doku untuk perbaiki amunisi.
“Saya salut juga dan mengapresiasi tinggi semangat pengabdian mereka luar biasa, terlebih pemadam kebakaran swasta yang tidak menerima gaji atau upah dari pengabdiannya. Saya terima kasih kepada pemadam kebakaran,” ungkap Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.
Edi menyebut pertumbuhan damkar menunjukkan jiwa sosial masyarakat yang tumbuh. Karena memandang siapa pun termasuk dirinya, rentan terhadap kebakaran. Bukan tidak mungkin pemerintah akan kewalahan mengingat intensitas kebakaran yang tinggi di Pontianak, terutama musim kemarau.
“Uniknya, relawannya tidak hanya satu etnis, tapi banyak dari etnis lain. Secara tidak langsung mereka sangat membantu harmonisasi di Pontianak, minimal sesama mereka tidak terjadi konflik,” katanya.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono pun turut mengapresiasi kontribusi damkar swasta. Tidak hanya dalam kerja sama memadamkan api ketika kebakaran hutan dan lahan, tapi juga turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat.
“Kontribusi dan kinerja Pak Ateng dengan seluruh jajaran pemadam kebakaran di Kota Pontianak ini benar-benar sangat membantu dalam mengelola situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat,” kata Kapolda saat anjangsana ke tokoh masyarakat kemarin.
Rekonsiliasi dan Harmoni Alami
Sosiolog Universitas Tanjungpura Pontianak, Viza Julian mengungkapkan dengan rentetan panjang konflik di Kalbar, sejatinya apa yang terjadi di damkar swasta bisa disebut sebagai rekonsiliasi alami, ketimbang direkayasa. Sesuatu yang ideal dan sampai di akar rumput, meski memakan waktu lama.
“Jika melihat konteks di Kalbar, sejak tahun 1997-1999 hingga sekarang, artinya butuh waktu 20 tahun untuk bisa mulai ada tanda-tanda,” katanya.
Namun di sisi lain, interaksi di dalam damkar dapat dibilang proses harmonisasi mencegah konflik. Perkenalan dan komunikasi antaretnis, membuat stigma dan stereotip patah.
“Hal ini yang sebenarnya terjadi dalam kasus damkar tadi. Mereka melakukan harmonisasi satu sama lain yang membuat mereka menyadari ternyata orang etnis ini tidak seperti ini, seperti itu, dan dugaan-dugaan lainnya,” terangnya.
Hanya saja yang perlu diwaspadai kini adalah politik identitas yang kerap digaungkan dalam Pemilu. Contohnya dalam Pilgub Kalbar 2018 dan Pilpres 2019.
“Jangan-jangan apa yang sudah dimulai sejak 20 tahun bisa selesai dalam beberapa bulan saja. Politik identitas merupakan senjata yang ampun sekaligus murah, oleh karena itu penting bagi kita memusuhi pola politik identitas sebagai basis promosi politik kelompok tertentu,” tegasnya.
Untuk mencegah itu, perlu dibangun masyarakat multikultural yang saling menghargai perbedaan, tidak memaksa semua orang menjadi sama, dan percaya bahwa berbeda itu tidak masalah.
“Jika sudah terbiasa memiliki teman dari banyak etnis dan agama, dampak politik identitas mudah-mudahan tidak terlalu berbahaya. Meski jika dilihat dalam konteks Indonesia, politik identitas ini benar-benar merusak dan sangat berbahaya,” tutupnya.
