Mardani: Menolak Ide Revisi Tanpa Alasan Rasional Itu Absurd
Keinginan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk merevisi Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) buyar setelah istana memberi isyarat
Keinginan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk merevisi Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) buyar setelah istana memberi isyarat
Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap presiden berada di bawah Tentara Nasional Indonesia, gubernur, dan kepala daerah. TNI
Belasan mobil aparat dari kesatuan Brigade Mobil (Brimob) berderu di depan Sekretariat Serikat Mandiri Batanghari (SBM) yang terletak di Kecamatan Mersam, Batanghari, Jambi pada Kamis,
Pemerintahan Myanmar yang dikuasai Jenderal Militer Min Aung Hlaing memberlakukan darurat militer di sejumlah daerah, seperti di Mandalay—kota terbesar kedua di Myanmar pada Senin, 8
Direktur Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ), Carmela Fonbuena mengungkapkan pentingnya penggunaan data terkait pemilihan umum dalam peluncuran situs Datatalk.asia, Kamis, 28 Januari 2021. Di
Tiga lembar pecahan Rp 50 ribu diterima Magdalena, bukan nama sebenarnya, dari tim sukses pasangan calon kepala daerah Toba Samosir, Poltak Sitorus dan Tonny Simanjuntak.
Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku
Lebih dari 8 bulan nama Apinus dan Luther tercantum dalam selebaran informasi orang hilang. Keterangan terkait fisik keduanya tertera pada kertas berukuran A3 yang tertempel
Pakaian Muhammad Wira hari itu lebih tebal ketimbang biasanya. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) TPS 52, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Akun Twitter Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) dan Bersihkan Indonesia (BI) tidak bisa diakses usai mengulas laporan berjudul Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki pada 18 Oktober