Kualitas Parpol Tereduksi Tanpa Verifikasi Faktual
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas prosedur verifikasi partai politik peserta pemilu berisiko mereduksi kualitas partai politik. Sebab saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas prosedur verifikasi partai politik peserta pemilu berisiko mereduksi kualitas partai politik. Sebab saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak
Mahkamah Konstitusi (MK) mengubur peluang mengembalikan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang independen. Dari tujuh permohonan uji formil terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi,
Lima hari setelah penembakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Boega, Kabupaten Puncak Jaya, Minggu
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Perkara ini bernomor 79/PUU-XVII/2019.
Setelah pemilihan umum Myanmar berakhir pada November 2020 lalu, jurnalis Agence France-Presse (AFP), Lawi Weng memilih untuk menyeberang ke Thailand. Ia merasa tidak aman bila
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, utamanya kekerasan di Papua dan Papua Barat sepanjang 2020 memburuk. Lembaga pemantau HAM Amnesty International mencatat sedikitnya 19
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi pemilihan langsung paling rumit bagi mantan Sekretaris Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 30 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kota Bekasi,
Riuh rendah pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdengar sumbang oleh Cornalis Natasya dan Diah Ayu. Dua warga DKI Jakarta ini menyebut wacana penambahan masa
Tiga bulan selepas gelaran pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi masih menyimpan ribuan alat pengukur suhu tubuh (thermogun) di
Meski menyoroti pasal-pasal karet UU ITE, Presiden Joko Widodo enggan memasukkan revisi UU ITE dalam daftar prioritas program legislasi nasional di DPR. Pemerintah mengklaim pembahasan