Panggung Kekerasan Penolakan Omnibus Law
14/10/2020
Sepatu laras panjang polisi mendarat persis pada tubuh Juansyah, bukan nama sebenarnya, yang saat itu tengah berada di posko medis penolak Undang-Undang Cipta Kerja pada
Sepatu laras panjang polisi mendarat persis pada tubuh Juansyah, bukan nama sebenarnya, yang saat itu tengah berada di posko medis penolak Undang-Undang Cipta Kerja pada
Sebanyak 43 pekerja mengaku mendapatkan kekerasan dan perlakukan tidak manusiawi selama ditahan di detensi Imigrasi Malaysia sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya
Mengendarai Vanderhall—mobil beroda tiga buatan Amerika Serikat—bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dan Aep Saepuloh diarak ratusan simpatisan ketika hendak mendaftar sebagai
Sidang dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjerat IClean Services Sdn Bhd di Mahkamah Klang, Malaysia pada 7 Januari 2020 memupus harapan puluhan pekerja
Ramadio tak duduk lama di kursi nomer satu Kabupaten Buton Utara. Setelah sempat sebagai pelaksana tugas (plt) Bupati Buton Utara pada Jumat, 25 September 2020,
The deliberation of the Job Creation Bill – which eventually got passed into law in early October 2020 – has caused a lot of civil
Pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Tenaga Kerja (Omnibus Law 2020) yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam
Jurnalis investigasi di seluruh dunia memperketat kebiasaan mereka untuk menjamin keamanan digital. Beberapa penyebabnya adalah: undang-undang darurat selama pandemi, teknologi mata-mata teranyar, dan kuncitara. Penahanan
“Opsi penundaan (pilkada) kan terbuka. Bukan berarti tidak ada opsi itu,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar dalam diskusi virtual yang diadakan
“We can still consider postponing the upcoming regional elections; the postponement is by no means a non-existent possibility [amid the COVID-19 pandemic situation],” said Elections
