Kamis siang, pekan pertama Desember 2015, puluhan orang berkumpul di kantor Kecamatan Mowila Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dari pukul 09.00 Wita, sejumlah warga sudah berada di aula kantor camat. Hari itu pemerintah daerah Konawe Utara akan menyerahkan kendaraan bermotor bagi para kepala desa. Aswad selaku Bupati Konawe Utara akan menyerahkan langsung kuda besi tersebut.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Konawe Utara Alfian yang ditemui awak Tempo mengungkapkan, pemberian kendaraan bagi para kepala desa tak ada hubungannya dengan momen pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Konawe Utara. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, ujarnya, memang sengaja mengalokasikan anggaran Rp. 1,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015 untuk pengadaan 90 unit kendaraan bermotor bagi para abdi desa yang tersebar di 159 desa/kelurahan di daerah itu.
Menurut Alfian, pemberian sepeda motor tahun ini hanya diperuntukkan bagi para kepala desa yang memang tidak memiliki kendaraan operasional. “Tak ada tendensi politiknya ya, ini bentuk perhatian Bupati Aswad,” kata Alfian.
Ketua tim pemenangan pasangan yang terkenal dengan akronim “Abdiku”, Hikmat Ilham Anshari, menyampaikan awalnya Aswad yang akan menyerahkan bantuan sepeda motor dan traktor. Namun entah mengapa rencana penyerahan malah urung dia lakukan. Para kepala desa dengan wajah sumringah menerima motor dari pemerintah daerah Konut. Aswad sendiri hanya menyaksikan penyerahan itu dilakukan Kepala BPMD Konawe Utara.
Menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati yang diikuti tiga pasang calon, dana bantuan sosial (bansos) melonjak drastis di Konawe Utara. Data yang diperoleh Tempo dari Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem), Konawe Utara merupakan daerah dengan lonjakan dana bansos tertinggi di Indonesia setelah Bangka Selatan yang mencapai 601,5 persen dan Kabupaten Labuhan Batu Utara 432,9 persen. Peningkatannya super-super besar, hampir mencapai 2.000 persen atau 1.884 persen naik Rp 4,8 miliar dari tahun sebelumnya.
Aswad Sulaiman dan pasanganya Abuhaera menjadi calon kepala daerah inkumben yang diusung PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
Agus Sunaryanto dari International Coruption Watch (ICW) mengungkapkan inkumben yang maju dalam pilkada memiliki potensi untuk menang. Dari penelitian ICW, meski pilkada serentak baru pertama kali dilangsungkan, tapi pola untuk meraup suara oleh inkumben masih menggunakan cara lama. Yang umum dilakukan adalah penggunaan dana bansos atau dana hibah yang tidak terkontrol dapat disalahgunakan untuk kepentingan politiknya.
“Petahana pegang sumber daya khususnya APBD. Memang tidak secara vulgar membeli suara, namun lagi-lagi cara seperti itu untuk mendapat dukungan politik,” ujar Agus.
