Berada di ballroom lantai delapan Hotel Ayani Banda Aceh, lebih dari dua puluh orang berkumpul. Mereka duduk melingkari meja bundar. Satu meja diisi oleh empat sampai enam orang. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian dinas berlogo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika mengikuti workshop mis/disinformasi pada Selasa, 21 Februari 2023.
Para penyelenggara pemilu, khususnya di Kota Banda Aceh, menambah kapasitas untuk mengenali hoaks yang secara umum terbagi menjadi tiga, yakni disinformasi, misinformasi, dan malinformasi jelang Pemilu 2024. “Hoaks ini penting kita cegah bersama supaya pemilu di Banda Aceh bisa berlangsung dengan baik,” kata Raudhatul Jannah, relawan Mafindo Aceh.
Selain Raudhatul, Destika Gilang Lestari selaku Asisten Program Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh, Rizki Amanda, dan Farah Kamilatunnuha memegang pelantang suara untuk berbicara di hadapan peserta. “Meski masih muda, mereka alumni sekolah antihoaks. Jadi, memang sudah punya kapasitas untuk berbicara di depan,” ujar Gilang.
Pelibatan anak muda, terutama generasi Z yang memang terlahir sebagai digital native sengaja dilakukan GERAK Aceh untuk mencegah peredaran hoaks menjelang Pemilihan Umum 2024. Data Mafindo yang menunjukkan bahwa sebanyak 92,40% konten-konten hoaks tersebar lewat media sosial. Dari jumlah itu sekitar 62,80% disebar melalui berbagai aplikasi chatting; dan 34,90% melalui website. Sementara sekitar 62,10% distribusi hoaks berbentuk tulisan; 37,50% dalam bentuk gambar; dan 0,40% berupa video.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, diskusi publik yang berkaitan dengan bahaya hoaks semakin sering digelar di Aceh. Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) yang dirilis pada Januari 2018 menyebutkan Aceh sebagai salah satu dari tiga provinsi di Indonesia dengan tingkat paparan hoaks sangat tinggi. Diikuti dua provinsi lainnya, Jawa Barat dan Banten.
Terbitnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dan Dampaknya seolah menegaskan bahwa persoalan hoaks di Aceh tak bisa dianggap sepele. Mengingat Pemilu 2019 lalu telah mengakibatkan masyarakat terpolarisasi dalam kelompok “cebong” dan “kampret.”
“Tingkat literasi masyarakat dalam memahami benar atau tidaknya sebuah informasi yang beredar juga belum semuanya baik. Maka, MPU Aceh mencoba mengkaji fenomena ini dari tiga sudut pandang, yakni aspek hukum positif, budaya, dan kewenangan MPU,” terang Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, di ruang kerjanya, Jumat, 24 Februari 2023.
Kondisi itu mengilhami Gerakan Antikorupsi (GerAK) Aceh untuk menggulirkan program “Ketahanan Demokrasi” pada 2021. Salah satu kegiatannya adalah pelatihan jurnalisme warga. “Salah satu faktor runtuhnya demokrasi itu karena banyaknya hoaks yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Jadi, semakin banyak warga yang paham soal bahaya hoaks, maka indeks demokrasi kita tentunya akan semakin baik,” kata Gilang di Banda Aceh, Senin, 20 Februari 2023.
Program ini, menurut Gilang, telah melahirkan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Inklusi dan Koalisi Anak Muda Demokrasi (Kamu Demres). Koalisi Inklusi menyasar individu-individu dari beragam lapisan masyarakat, seperti kelompok disabilitas, minoritas, etnis Tionghoa, hingga kelompok perempuan. Sedangkan Kamu Demres menyasar anak-anak muda yang concern terhadap isu-isu perubahan.
GERAK juga melahirkan Masyarakat Antihoaks Aceh (MAHA). “Semangatnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan demokrasi kita, salah satunya adalah dengan menguatkan unsur-unsur elemen sipil tadi, masyarakat inklusi dan anak-anak muda,” ujarnya.
***
Bak gayung bersambut, pada April 2022, Mafindo membuat pelatihan cek fakta bagi perempuan di Aceh. Hasilnya ialah pembentukan Paguyuban Ekosistem Informasi Sehat (Pesat) Provinsi Aceh pada Juli 2022. Belakangan Gilang dipercaya sebagai Koordinator Wilayah Mafindo Aceh. Berbagai komunitas ini kemudian berkolaborasi menyebarkan informasi mengenai bahaya hoaks.
Mengadopsi dua kegiatan Mafindo, para relawan antihoaks di Aceh melaksanakan kegiatan Tular Nalar kepada para lansia melalui program Akademi Digital Lansia (ADL). Kegiatan ini baru menjangkau Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Di Aceh Besar, kegiatan Tular Nalar dilakukan di Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya mengusung tema Hoaks dan Politik Uang bagi Komunitas Perempuan pada Selasa, 3 Januari 2023.
Rizki Amanda yang saat ini menjabat sebagai Koordinator MAHA menemukan hal “menarik” dari Bineh Blang. Usai pemaparan materi dari dua relawan muda, Uli Rahmati dan Fazil Rinaldi, “tiba-tiba ada seorang ibu paruh baya mengacungkan tangan dan bercerita kalau dia dan beberapa warga dimintai KTP untuk mendukung calon presiden pada Pemilu 2024 nanti. Ini kan jelas-jelas penyimpangan informasi karena faktanya untuk memilih atau mendukung presiden itu mekanismenya tidak perlu mengumpulkan KTP,” katanya.
Namun, karena tidak paham, warga memberikan salinan KTP mereka secara sukarela karena memang merasa klik dengan sosok bakal calon presiden yang tengah dijajakan partai politik. Parahnya lagi, warga juga tidak tahu kalau hingga detik ini belum ada penetapan calon presiden dari Komisi Pemilihan Umum RI. “Penyerahan salinan KTP tersebut berpotensi disalahgunakan,” tegasnya.Sementara untuk Tular Nalar di Kota Banda Aceh menyasar dua desa atau gampong, yaitu Gampong Ateuk Pahlawan dan Gampong Punge dengan tema Ekonomi Digital.
Gilang prihatin tidak sedikit warga yang menjadi korban penipuan digital, seperti permintaan transfer uang untuk mengikuti lelang proyek, tebusan anak di kantor polisi, penipuan berkedok hadiah, hingga belanja online. “Umumnya yang menjadi korban adalah para lansia yang tingkat literasi digital atau literasi keuangannya masih rendah,” ungkapnya.
Seperti diceritakan Gilang, salah satu korban yang mereka temui saat kegiatan Tular Nalar ialah seorang perempuan paruh baya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci. Ia tertipu iming-iming memenangkan hadiah dengan biaya tebus sebesar Rp500 ribu. “Alhasil, si ibu ini karena tidak punya uang, dia terpaksa mengutang kepada tetangganya untuk ditransfer kepada orang yang mengaku penyelenggara hadiah itu,” cerita Gilang.
“Jadi, di sini yang tertipu bukan hanya ibu itu. Anaknya juga karena pesan penipuan itu melalui anaknya. Dan ini tidak hanya satu. Ada yang pernah transfer dua juta, lima juta, bahkan puluhan juta. Ini nggak akan ketahuan kalau tidak ada program-program seperti ini,” ia melanjutkan.
Kegiatan kedua berupa sekolah kebangsaan yang menyasar pemilih pemula pada Pemilu 2024. Setidaknya sudah dua kampus yang didatangi, yaitu UIN Ar-Raniry dan Politeknik Kutaraja Banda Aceh. Saat sosialisasi, para relawan menekankan para peserta agar dapat mngkurasi mana informasi dan yang bukan. Para mahasiswa juga diajarkan untuk memeriksa sumber informasi, memastikan keaslian foto maupun video, serta dampak buruk ketika memanfaatkan internet gratis atau publik.
“Kemudian, yang juga tak kalah penting, ketika menerima pesan atau telepon yang mengabarkan ada anggota keluarga ditangkap polisi atau kecelakaan, jangan panik. Jangan buru-buru percaya. Tanya dulu sama anggota keluarga yang lain atau tetangga,” kata Gilang.
Antusiasme masyarakat terhadap program-program pencegahan hoaks ini, menurut Gilang, sangat tinggi. Karena sebelumnya memang tidak ada komunitas yang berkonsentrasi khusus pada program penangkalan hoaks. “Tantangannya di lapangan tetap ada, seperti kendala biaya operasional, tetapi tak menyurutkan semangat para relawan untuk mengedukasi masyarakat,” kata dia.
Meski begitu, relawan antihoaks berkomitmen untuk terus membantu masyarakat mengkurasi informasi terkait pemilu. Dalam waktu dekat, kata Gilang, mereka akan mensosialisasikan antihoaks di beberapa desa sekaligus, meliputi Gampong Ateuk Pahlawan, Gampong Ilie, Gampong Punge Blang Cut, dan Gampong Merduati di Kota Banda Aceh, serta Gampong Lambadeuk di Aceh Besar.
“Intinya adalah kolaborasi karena kerja-kerja perubahan seperti ini tidak bisa sendiri-sendiri. Dan yang lebih penting lagi, kita harus melibatkan anak-anak muda karena bicara teknologi digital mereka yang paling paham. Anak muda ini potensinya besar dan mereka harus diberikan kesempatan untuk berkreasi dengan cara-cara mereka sendiri,” ujarnya.
***
Panasnya suhu politik pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 lalu tak bisa dipungkiri telah berimbas ke daerah lain, termasuk Maluku. Pilkada yang seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi warga Ibukota malah turut membelah masyarakat ke dua kubu berseberangan, antara pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kelompok Anies Baswedan (Anies).
Di Maluku, Abidin Wakano, lewat Ambon Reconciliation Mediation Centre (ARMC) IAIN Ambon berinisiatif membuat jaringan ustadz muda di Maluku untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian. Gerakan dimulai dari mimbar-mimbar masjid lewat khutbah yang tidak provokatif. Para pemuka agama muda pun diminta untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dengan menyerukan konsep islam yang sejuk dan toleran.
Abidin, seorang ustadz yang pernah menjabat Ketua I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, paham betul tentang banyaknya aduan terkait khutbah yang justru bermuatan ujaran kebencian dan memprovokasi masyarakat. Jelang pemilihan umum, berbagai kegiatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Ada diskusi lintas komunitas dan lokakarya. Para peserta mendapatkan materi tentang literasi digital sekaligus praktik menangkal hoaks.
“Kami tidak secara terbuka menunjukkan sikap dan pilihan politik. Yang selalu kami lakukan adalah menyadarkan publik untuk berhati-hati, ada provokator dengan kepentingan politik,” tutur Abidin yang juga menjadi salah satu inisiator gerakan Provokator Damai dalam artikel yang dimuat Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) melalui situs Warga Lawan Hoaks.
Pada 10 Februari 2023 lalu, karya berjudul Gerakan Antihoaks dari Tempat Ibadah ke Ruang Publik tersebut dipamerkan dalam diskusi publik bertajuk “Warga Lawan Disinformasi” di Goethe Institute Jakarta. Sedikitnya ada sekitar 250 karya yang menyuarakan inisiatif warga melawan hoaks di pelbagai daerah. Meliputi Aceh, Ambon, DKI Jakarta, Garut, dan Bandung.
Di Bandung, anak-anak muda menggulirkan beragam inisiatif baik melawan intoleransi, termasuk ancaman hoaks. Dari diskusi keberagaman hingga kelas literasi politik. Mereka bergabung dalam komunitas Jaringan Kerja Antarumat Beragama (Jakatarub).
Sejak didirikan 22 tahun silam, Jakatarub telah menjadi wadah bagi anak-anak muda dengan beragam latar belakang untuk belajar mempraktikkan toleransi. Diskusi dan dialog menjadi aktivitas rutin para anggotanya. Juga beragam program dan kegiatan yang melibatkan komunitas atau kelompok akar rumput. Kemah anak muda lintas iman (Youth Interfaith Camp) merupakan salah satu program tahunan kelompok ini.
Selain isu keberagaman, Jakatarub juga menyinggung kampanye literasi digital yang dinamakan WIFI (Wakening Interfaith Initiative). Program edukasi literasi digital ini menyasar pelbagai komunitas untuk belajar memahami hak digital. Pada Juli 2022 lalu, Jakatarub menggelar WIFI bertema digitalisasi manajemen komunitas dengan pendekatan hak asasi manusia (HAM) bekerja sama dengan Pusat Studi Perkembangan Perdamaian (PSPP) Nawang Wulan.
Sementara Ina, salah seorang jurnalis warga dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta tak kenal lelah memberi pemahaman dan pelatihan bagi ibu rumah tangga di daerahnya terkait kabar bohong. Ina menceritakan bagaimana para ibu-ibu yang memikul beban ganda terjebak dalam hoaks. Antara lain terkait pemberian bansos. Saat Pandemi Covid-19, menurut Ina, tak sedikit kabar bohong yang berseliweran lewat medsos terutama di grup Whatsapp. “Iming-iming kemudahan pinjaman modal usaha kerap jadi narasi untuk menjebak masyarakat yang sedang kesulitan uang,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Ina tak segan menerapkan ilmu yang ia dapat dari pelatihan literasi digital. Setelah mengerti langkah memverifikasi sebuah informasi, ia mampu mampu memproduksi gagasan alternatif untuk melawan kabar bohong yang beredar.
Apa yang dilakukan Ina, GERAK Aceh, ARMC, dan Jakatarub merupakan sedikit dari pelbagai inisiatif baik warga melawan hoaks di daerah. Deputi Direktur PPMN, Fransisca Ria Susanti berharap inisiatif yang sama terus menjalar guna mengimbangi produksi hoaks yang semakin meningkat jelang Pemilu 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 9.417 temuan hoaks sepanjang Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023.
“Inisatif muncul cukup banyak, ada cekfakta.com. Juga Mafindo yang melakukan pelatihan tidak hanya pada jurnalis. Yang menarik ialah, kita ini nggak mau kalau genderang perang yang kita tabuh untuk melawan hoaks menjadi pukulan baik kepada kita. Karena pemerintah bisa menggunakan itu untuk memberangus atau menangkap orang yang melancarkan kritik,” ungkap Fransisca, Jumat, 10 Februari 2023 lalu.
