Rabu, Maret 3, 2021
Beranda Dokumen Pendahuluan

Pendahuluan

Pada awal Desember 2015, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di 269 kabupaten/kota dan provinsi. Sebagian dari peserta pilkada ini adalah calon petahana yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Majunya kembali pasangan petahana memunculkan kekhawatiran terkait dengan potensi penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan pemenangan calon petahana tersebut.

Melihat potensi masalah ini, Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (JARING) ‒ Perhimpunan Pengembangan Media  Nusantara  (PPMN)  telah  menyelenggarakan  pelatihan peliputan investigasi bagi jurnalis terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Akan tetapi, berbeda dengan investigasi pada umumnya, kali ini kami   memperkenalkan jurnalisme investigasi berbasiskan open data atau data terbuka.

Ada  beberapa  alasan  mengapa  liputan  investigasi  berbasis open data dinilai tepat untuk menelisik permasalahan seputar potensi penyalahgunaan anggaran daerah maupun kewenangan para petahana dalam Pilkada serentak 2015 ini:

Pertama, dalam suatu pertarungan politik seperti Pilkada, wartawan ada dalam kondisi yang rawan dalam tarik menarik kepentingan  yang  ada.  Sejumlah  narasumber  yang  dihubungi wartawan pun bisa terjerumus dalam kubu-kubu politik tersebut dan pada akhirnya akan mengurangi imparsialitas dalam liputannya.

Untuk itu, peliputan investigasi berdasarkan data bisa menjadi solusi alternatif untuk mengungkap hal yang tidak muncul ke permukaan dan data yang terbuka juga membuat hasil liputan lebih valid, objektif dan bebas kepentingan.

Kedua  wartawan  membutuhkan  metode  penelusuran jurnalistik  yang  tepat  sasaran  dan  efektif,    terlebih  ketika  situasi politik memanas menjelang pilkada, dan akan ada banyak sekali informasi yang simpang siur dengan agenda politik masing-masing kandidat. Jika wartawan menggunakan metode investigasi berbasis open data diharapkan bisa menjawab tantangan itu.

Alasan terakhir, tentu saja terkait dengan ketersediaan data untuk topik ini. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan rezim keterbukaan informasi di Indonesia cukup memadai sehingga banyak data publik yang sudah bisa diakses. Data audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah misalnya bisa diakses dengan mudah, tak hanya di situs online Badan Pemeriksa Keuangan, tapi juga di kalangan masyarakat sipil. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara di

READ  Mencegah Korupsi dengan LHKPN
READ  Pengantar Kritis Membaca Data/Informasi

Komisi Pemberantasan Korupsi juga relatif terbuka. Proses pengadaan barang dan jasa juga sudah menunjukkan transparansinya.

TUJUAN

Modul    ini    dibuat    dalam    rangka    Pelatihan    Investigasi Berbasiskan Open Data yang diselenggarakan JARING pada tanggal 3 – 5 November 2015. Modul ini diperuntukkan bagi jurnalis yang minimal memahami pengoperasian excel dan terampil menggunakan internet, serta tertarik dalam mempelajari bagaimana memanfaatkan data terbuka dalam liputannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments