POLITIK & HUKUM

Kemelut Yalimo Usai Putusan MK

Lima menit setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon Bupati Yalimo, Papua, ratusan pendukung Erdi Dabi-John Wilil di

Buntut Panjang Putusan Saklek DKPP

Dalam diskusi yang disiarkan langsung lewat laman Facebook Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Kamis, 17 Juni lalu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan

Firli Bahuri Dinilai Layak Dikenai Sanksi

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memungkinkan untuk dijadikan landasan

KPU Siapkan Desain Baru Surat Suara Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana menyederhanakan desain surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Surat suara pemilihan presiden dan legislatif sedianya akan digabung menjadi

Tiga Lembaga Tinggi Satu Suara, KPK Mati di Tengah

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubur peluang mengembalikan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang independen. Dari tujuh permohonan uji formil terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi,

MK Tak Batalkan UU KPK Hasil Revisi

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Perkara ini bernomor 79/PUU-XVII/2019.

Berlangganan Kabar Terbaru dari Kami

GRATIS, cukup daftarkan emailmu disini.