Oleh Courtney C. Radsch

Korupsi adalah salah satu bidang liputan paling berbahaya bagi jurnalis, dan salah satu yang paling penting dalam menghukum orang yang berkuasa. Ada pengakuan internasional yang kian besar bahwa korupsi juga salah satu hambatan terbesar dalam mengentaskan kemiskinan dan menjalankan pemerintahan bersih. Inilah sebabnya mengapa para wartawan yang meliput perkara ini harus dilindungi, termasuk oleh lembaga-lembaga peminjam multilateral seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, yang baru-baru ini menuntaskan rapat tahunan mereka di Washington D.C.

Pada forum masyarakat madani di sela-sela pertemuan beberapa waktu lalu, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Presiden IMF Christine Lagarde, para pemimpin dari dua lembaga peminjam paling penting bagi negara-negara miskin, menyatakan keprihatinan atas korupsi dan kerugian akibat penghindaran pajak pada pengentasan kemiskinan. Tapi dengan negara-negara penerima yang kerap berada pada peringkat teratas negara paling korup, isu tentang siapa yang membayar pajak dan ke mana uang menguap kerap dikubur dalam-lama.

Di Pakistan, negara penerima peminjaman investasi besar dari Bank Dunia, wartawan dan pemenang Penghargaan Kebebasan Pers Internasional 2011 dari CPJ, Umar Cheema, diculik dan diserang secara brutal setelah menulis artikel kritis tentang korupsi di Pakistan. Tapi ia menolak untuk menyerah dan tetap meluncurkan pusat pelaporan investigatif yang didedikasikan untuk analisis pajak di negara di mana cuma sedikit pejabat politiknya membayar pajak.

“Terutama di masyarakat yang represif, atau tempat-tempat yang diperintah oleh para oligarki dan para penguasa feodal, para jurnalis mempertaruhkan kebebasan dan keselamatan mereka dengan memberitakan korupsi dan konflik kepentingan,” kata David Kaplan, direktur eksekutif Global Investigative Journalism Network, sebuah asosiasi yang memiliki lebih dari 138 anggota di 62 negara, dalam sebuah interview. “Namun saya rasa tidak ada isu yang lebih mematikan yang dihadapi anggota kami dibanding korupsi. Korupsi muncul di semua isu yang kita liput — ekonomi, kriminal, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.”

Menurut riset CPJ, sekurangnya sejak 1992, 20 persen dari 1200 atau sebanyak 246 jurnalis tewas saat menjalankan tugas meliput korupsi. 95 persennya dibunuh. Hanya 13 kasus yang diselesaikan di pengadilan.

Nyaris semua korban pembunuhan adalah para wartawan lokal yang berusaha memberitakan korupsi di negara mereka sendiri. “Mereka yang menargetkan media berusaha untuk membungkam orang dan tidak menciptakan badai api yang lebih besar,” kata Sasha Chavkin, seorang wartawan pada International Consortium of Investigative Journalists yang bekerja untuk sebuah investigasi kolaborasi tentang displacement yang disebabkan proyek-proyek Bank Dunia.

Korupsi sangat merugikan, setara dengan lebih dari 5 persen produk domestik bruto (GDP) global dengan lebih dari US$1 miliar dibayarkan untuk suap per tahun, menurut World Economic Forum. Ongkos ini bahkan lebih tinggi di Afrika, yang menerima porsi bantuan pembangunan yang signifikan, dan pada 2007, Bank Dunia memperkirakan 25 persen GDP di kawasan itu hilang karena korupsi tiap tahun.

Sehubungan pengakuan bahwa pemerintahan yang baik tidak bisa dipisahkan dari tujuan-tujuan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, 17 Sustainable Development Goals (SDGs) PBB yang diadopsi tahun lalu memasukkan satu poin terkait mengurangi korupsi dan suap serta menjamin akses publik untuk mendapatkan informasi dan melindungi kebebasan mendasar.

Organisasi multilateral telah meminta negara penerima donor untuk mengadopsi undang-undang Freedom of Information (FOI) sebagai persyaratan untuk bergabung atau menerima pendanaan. China dan Pakistan, contohnya, dijamin keanggotaan dalam World Trade Organization (WTO) dan paket bantuan IMF karena mereka telah mengadopsi FOI, menurut The Associated Press.

Namun keberadaan hukum tidak berbanding lurus dengan implementasi. Pada 2011, AP menguji undang-undang kebebasan informasi di 105 negara dan menemukan bahwa kurang dari separuh menanggapi dan hanya sedikit saja yang menanggapi secara penuh dan memenuhi tenggat mereka. Inilah mengapa sangat penting SDG melakukan lebih daripada sekadar menilai keberadaan hukum semacam itu.

Balas Dendam

Di antara jurnalis yang menghadapi balas dendam dan ancaman karena telah memberitakan korupsi yang didanai organisasi-organisasi seperti World Bank, IMF, U.N. Development Fund, dan the U.S. Millennium Challenge Corporation adalah penerbit surat kabar Joseph Titi dari Pantai Gading. Titi dipenjara selama seminggu pada 2015 dan dikenai tuduhan penyerangan menyusul penerbitan sebuah artikel yang menuduh pencucian dan penggelapan uang yang berasal dari inisiatif IMF dan Bank Dunia untuk Negara-negara Miskin yang Terbelit Utang, CPJ melaporkan pada saat itu.

Pemenjaraan dan pembunuhan jurnalis adalah puncak gunung es. Gangguan dan intimidasi, undang-undang seperti fitnah dan larangan menerbitkan berita-berita palsu, dan penyitaan atau penutupan media-media berita yang ofensif juga menjadi kasus yang umum.

Seorang redaktur di Hong Kong diserang secara keji dan dipecat dari pekerjaannya setelah korannya mengekspos perusahaan luar negeri elite politik China, sementara seorang wartawan di India diserang secara brutal dan dibakar setelah memberitakan dugaan-dugaan perampasan tanah dan pemerkosaan oleh seorang menteri lokal.

Akibat pembalasan dendam semacam itu, sensor diri mulai menyebar.

Carmen Aristegui, seorang pembawa acara TV yang populer di Meksiko, dipecat setelah stasiun televisi MVS ditekan pemerintah karena laporan-laporan investigasinya, termasuk soal proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Pemilik stasiun tv tersebut kemudian menuntutnya untuk kerugian moril. Aristigui mengingatkan CPJ bahwa kasus-kasus seperti ini kemungkinan “untuk memaksakan sensor diri pada para jurnalis.”

“[Sebuah] media yang bebas sangat penting untuk memeriksa pelanggaran kekuasaan,” menurut laporan kerja James Deane dari BBC Media Action. “Dukungan untuk media independen, baik secara keuangan maupun ekonomi, tidak menjadi prioritas (bagi para donor) di tahun-tahun belakangan.”

Namun pengembalian investasi dalam media investigasi independen bisa penting. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang bermarkas di Sarajevo, misalnya, hanya menerima US$5 juta dana pemerintah, padahal berkat laporannya, penegak hukum dan petugas pajak bisa menyita lebih dari US$2,8 miliar aset dan denda, pengembalian sebesar 56.000 persen, menurut GIJN.

Inilah saatnya bagi PBB, Bank Dunia, IMF dan organisasi donor lainnya untuk bersama-sama melindungi jurnalis, bahkan jika alasannya hanya untuk melindungi kepentingan mereka. (*)

 

Sumber:
“Protecting Journalists Who Cover Corruption: Good For The Bottom Line” diterbitkan di Gijn.org, 25 Oktober 2016

Categories: Feature