Esther Htusan lahir dan besar di Negara Bagian Katchin, wilayah Utara Myanmar yang berbatasan dengan Cina dan India. Sebelum pemilu Myanmar Tahun 2010 digelar, Esther bekerja bersama organisasi masyarakat sipil memberikan pendidikan pemilih di daerah-daerah etnis.

Selama waktu itu, dia juga membantu jurnalis asing yang masuk ke wilayah etnis pasca kuasi pemerintah memberi ijin masuk ke Myanmar. Dia berperan sebagai fixer, penerjemah hingga produser. Pada tahun 2013, Associated Press (AP) kemudian mendapuknya sebagai koresponden.

Pada April 2016, Esther bersama timnya yang terdiri empat perempuan dari AP, memenangkan Pulitzer untuk liputan investigasi perbudakan industri perikanan Asia Tenggara. Prestasi ini menjadikannya jurnalis pertama dari Myanmar yang berhasil meraih Pulitzer. Dengan AP, Esther juga meliput berbagai isu termasuk konflik etnis di Kachin, Shan, dan Rakhine, bencana alam, perdagangan narkoba, dan industri ekstraktif.

Prestasi ini tidak mungkin diraih tanpa dukungan dari organisasi media yang menciptakan ruang redaksi setara bagi jurnalis perempuan dan laki-laki dalam meliput wilayah sensitif konflik atau daerah krisis. Beruntung Esther berada di media yang mempercayainya melakukan perjalanan ke daerah konflik dan meliputnya.

“Dalam organisasi kami, tidak sekalipun saya ditolak untuk meliput suatu peristiwa atau masalah karena saya seorang perempuan. Itu sebabnya, pekerjaan kita produktif,” katanya.

Sejak mulai bekerja sebagai jurnalis tetap, dia bisa liputan ke daerah konflik. Hampir seluruh proposal liputannya diterima dengan baik dan diijinkan. Mereka menjaminya kebebasan meliput setiap berita, acara maupun angle yang terpikir olehnya.

Namun kondisinya sangat jauh berbeda dengan keluhan sejumlah jurnalis perempuan yang bekerja di media lokal. Esther menemukan media lokal masih cenderung mendiskriminasi jurnalis perempuan. Ketika seorang perempuan pergi ke daerah sensitif, para editor akan berkata: “Itu risiko Anda sendiri karena itu pilihan Anda pergi ke sana.”

Hanya karena melihat seorang sebagai jurnalis perempuan, editor langsung menolak tanpa melakukan hal penting yang harusnya mereka lakukan: menyarankan membawa peralatan keselamatan seperti halnya yang mereka lakukan kepada jurnalis laki-laki.

“Kadang-kadang, hanya karena dari seorang jurnalis perempuan mereka segera mengatakan “tidak” tanpa mempertimbangkan proses termasuk upaya keselamatan. Mereka harusnya memperhitungkan upaya dan kapasitas perempuan jurnalis terutama apa keterampilan dia yang bisa dilihat dari karirnya,” ujarnya.

Peralatan Keselamatan yang Memadai

Dalam sebuah perjalanan liputan ke Utara Sagaing di perbatasan Myanmar dengan India, Esther segera menelepon kantor setiap kali mendapat sinyal telepon. Kepada siapapun yang menerima telponnya, ia menceritakan situasi di lapangan dan meminta situasinya disampaikan kepada staf redaksi lain.

Esther harus menggunakan telepon karena komunikasi lewat email tidak memungkinkan. Ketika sinyal telepon biasa tidak tersedia, disaat itulah dia menggunakan telepon satelit yang dibawa dari kantor untuk memberikan informasi seperti posisi, capaian kemajuan, apa yang dilakukan serta tempat yang diketahui tidak boleh dimasuki setelah tiba di sana.

“Jika ada masalah, kita dapat menggunakan telepon yang menginformasikan kantor. Selalu ada rencana cadangan dari kantor kami di kasus situasi darurat,” katanya.

Mekanisme ini sudah menjadi prosedur keselamatan yang selalu didikusikan dan dibahas senior AP ketika berkunjung ke Myanmar. Jurnalis yang melakukan liputan lapangan disarankan tetap terhubung dengan kantor dan memberikan laporan rutin. Mereka juga disarankan menyampaikan kepada kantor jika tidak mungkin melanjutkan liputan.

Selain itu, ketika merencakan liputan di wilayah konflik, hal utama yang didiskusikan dan dipastikan apakah kantor memiliki peralatan keselamatan yang cukup. Bahkan jika peralatan keselamatan cukup, apakah kualitasnya aman digunakan untuk daerah konflik.

Menurut Esther, dalam panduan keselamatan AP, setiap pria dan wanita diperlakukan sama. Para senior juga memperingatkan untuk tidak meliput berita yang bisa mengorbankan nyawa mereka. Peringatan ini tidak hanya ditujukan kepada jurnalis perempuan, itu pesan standar untuk kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

Kadang-kadang, ada daerah yang tidak bisa diliput karena redaksi tidak mampu mengupayakan perlengkapan keselamatan tepat waktu.

“Jadi, mereka (redaksi) tidak mengizinkan pergi ke daerah-daerah itu apabila mereka tidak bisa bertanggung jawab untuk keselamatan kami jika sesuatu terjadi saat liputan. Hal ini bukan karena isu menjadi jurnalis perempuan,” pungkasnya.

Ketika seorang jurnalis perempuan meliput wilayah konflik, Esther meyakini sisi keibuan yang biasanya melekat pada seorang perempuan akan berdampak terhadap hasil liputan yang mengutamakan sisi kemanusian.

Ketika jurnalis perempuan melihat seorang anak menangis, ia cenderung akan menggali alasan yang membuat menangis. Sementara jurnalis laki-laki hanya akan mengambil gambar anak yang menangis dan fokus terhadap dampak visual.

“Jadi, kita akan mendapat liputan yang sangat baik jika cerita kemanusiaan perempuan dapat dikombinasikan dengan visual laki-laki,” katanya.

Untuk itu, Esther berharap ketika seorang jurnalis perempuan mngusulkan liputan di daerah krisis, maka pertimbangkan kemampuannya dan lakukan persiapan yang perlu tanpa ada keraguan terlebih diskriminasi. Sebab penting memperlakukan jurnalis laki-laki dan perempuan setara. (Debora Blandina Sinambela/GIJN)

Sumber:

“Reporting While Female: A Talk with Pulitzer Winner Esther Htusan” oleh Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) yang dimuat di website GIJN, 5 Januari 2017.

Categories: Feature