Pendahuluan

Pada awal Desember 2015, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di 269 kabupaten/kota dan provinsi. Sebagian dari peserta pilkada ini adalah calon petahana yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Majunya kembali pasangan petahana memunculkan kekhawatiran terkait dengan potensi penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan pemenangan calon petahana tersebut.

Melihat potensi masalah ini, Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (JARING) ‒ Perhimpunan Pengembangan Media  Nusantara  (PPMN)  telah  menyelenggarakan  pelatihan peliputan investigasi bagi jurnalis terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Akan tetapi, berbeda dengan investigasi pada umumnya, kali ini kami   memperkenalkan jurnalisme investigasi berbasiskan open data atau data terbuka.

Ada  beberapa  alasan  mengapa  liputan  investigasi  berbasis open data dinilai tepat untuk menelisik permasalahan seputar potensi penyalahgunaan anggaran daerah maupun kewenangan para petahana dalam Pilkada serentak 2015 ini:

Pertama, dalam suatu pertarungan politik seperti Pilkada, wartawan ada dalam kondisi yang rawan dalam tarik menarik kepentingan  yang  ada.  Sejumlah  narasumber  yang  dihubungi wartawan pun bisa terjerumus dalam kubu-kubu politik tersebut dan pada akhirnya akan mengurangi imparsialitas dalam liputannya.

Untuk itu, peliputan investigasi berdasarkan data bisa menjadi solusi alternatif untuk mengungkap hal yang tidak muncul ke permukaan dan data yang terbuka juga membuat hasil liputan lebih valid, objektif dan bebas kepentingan.

Kedua  wartawan  membutuhkan  metode  penelusuran jurnalistik  yang  tepat  sasaran  dan  efektif,    terlebih  ketika  situasi politik memanas menjelang pilkada, dan akan ada banyak sekali informasi yang simpang siur dengan agenda politik masing-masing kandidat. Jika wartawan menggunakan metode investigasi berbasis open data diharapkan bisa menjawab tantangan itu.

Alasan terakhir, tentu saja terkait dengan ketersediaan data untuk topik ini. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan rezim keterbukaan informasi di Indonesia cukup memadai sehingga banyak data publik yang sudah bisa diakses. Data audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah misalnya bisa diakses dengan mudah, tak hanya di situs online Badan Pemeriksa Keuangan, tapi juga di kalangan masyarakat sipil. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara di

Komisi Pemberantasan Korupsi juga relatif terbuka. Proses pengadaan barang dan jasa juga sudah menunjukkan transparansinya.

TUJUAN

Modul    ini    dibuat    dalam    rangka    Pelatihan    Investigasi Berbasiskan Open Data yang diselenggarakan JARING pada tanggal 3 – 5 November 2015. Modul ini diperuntukkan bagi jurnalis yang minimal memahami pengoperasian excel dan terampil menggunakan internet, serta tertarik dalam mempelajari bagaimana memanfaatkan data terbuka dalam liputannya.

Back To Top

Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak

Pilkada serentak adalah produk yang melewati dinamika saat perumusannya, hingga sekarang kebijakan pilkada serentak ini masih menyisakan banyak ruang yang bisa menjadi celah untuk terjadinya kecurangan, pelanggaran, atau kesalahan teknis pelaksanaan. Pilkada serentak  ini  dari  awal  kerangka  hukumnya  saja  sudah  membuka ruang-ruang kecurangan. Banyak yang menyayangkan aturan pilkada yang masih banyak kekurangan seakan tidak belajar dari kesalahan- kesalahan pada Pileg dan Pilpres terdahulu.

Bila melihat balik ke Undang-undang Pilkada sebelum Pemilu 2014, tahun 2012 presiden mengajukan RUU Pilkada pola pembahasannya dengan menggunakan pendekatan baru yaitu dengan pembahannya dibagi menjadi tujuh cluster, dan pemerintah yang pertama kali menyampaikan bahwa Pilgub dilakukan oleh DPRD, Pilkada kab/kota secara langsung, namun mayoritas fraksi menolak.

Pada tahap selanjutnya, setelah Pemilu 2014 dan setelah peta di DPR berubah,   Pilkada tidak langsung mulai diangkat padahal sebelum Pilpres mayoritas anggota DPR menolak usulan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada tidak langsung. Pemerintah mengusulkan Pilgub langsung dan Pilkada kab/kota tidak langsung. Jadi, ada skenario yang terbalik. Kemudian menyetujui RUU tentang Pilkada oleh DPRD, lalu presiden mengeluarkan Perppu Pilkada Langsung. Lahirlah UU Nomor 1/2015. Perppu diambil dari Draft RUU pilkada versi langsung, dibahas dalam waktu singkat dan tidak sempat dikritisi oleh pihak lain. Ada banyak masalah, misalnya masalah redaksional, masalah sistematika, dan masalah substansi. Sehingga ada revisi tahap satu yang hanya dilakukan 14 hari pada bulan Februari, yang menjadi UU nomor 8/2015.

Pilkada Serentak

Apa yang terjadi sekarang bukan Pilkada serentak, melainkan hanya menyelenggarakan Pilkada bersama-sama. Pilkada serentak adalah apabila proses penyelenggaraannya menjadi satu, bukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu menggabungkan tahapan dan hari pemungutan secara bersama-sama. Serentak itu akan efisien apabila dilaksanakan serentak Provinsi dan kabupaten/kota di dalam satu wilayah karena akan bisa menghemat biaya logistik dan biaya sosialisasi dan juga biaya paling besar, yaitu honorarium penyelenggara. Sehingga skema sekarang belum bisa melahirkan efisiensi biaya.

Bila dilihat dari segi pembiayaan, biaya pada pilkada serentak kali ini mengalami kenaikan hingga 100% bila dibandingkan dengan pilkada 2010. Ketidakefisienan pembiayaan ini dapat dilihat misalnya di Provinsi Banten. Ada 4 Kabupaten/Kota yang melakukan Pilkada, tapi hanya waktunya saja yang bersamaan, namun logistik hingga honorarium dibayar oleh masing-masing daerah. Jadi, memang benar bila ada yang mengatakan bahwa Pilkada 2015 tidak segaris lurus dengan efisiensi karena sekarang ini baru pra-kondisi sampai punya konsep Pilkada serentak yang menghasilkan efisiensi yang direncanakan dapat dicapai pada Pemilu 2027. Berikut kriteria Pilkada yang ideal:

  1. Serentak Nasional: DPR, DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  2. Serentak Daerah: Kepala Daerah dan DPRD.

Desain ini dimaksud untuk menguatkan sistem presidensial karena dengan desain seperti ini akan ada kecenderungan presiden yang terpilih seiring dengan partai pemenang pemilu.

Untuk menuju ke Pemilu Serentak 2027, akan ada beberapa tahap penyesuaian yang dilakukan. Pemilu Desember 2015 adalah gelombang pertama yang diikuti oleh 269 daerah. Gelombang kedua direncanakan pada Februari 2017 yang dilaksanakan oleh 99 daerah. Gelombang ketiga dilakukan pada Juni 2018, yang akan dilakukan di 171 daerah. Siklus ini akan berulang pada tahun 2020, 2022, dan 2023. Baru setelahnya akan serentak nasional pada tahun 2027.

Terkait dengan potensi kecurangan, ada masalah lain yang mesti dicermati, yaitu masalah anggaran penyelenggaraan Pilkada. Awalnya Perppu mengatur anggaran pilkada bersumber dari APBN, namun setelah proses revisi perppu ini kemudian menetapkan bahwa anggaran pilkada akan diambil dari APBD. Dari sini terlihat ketidakmerataan   anggaran,   misalnya   Kabupaten   Jember,   dengan jumlah pemilih lebih dari satu juta dan dilaksanakan di 31 kecamatan menganggarkan dana 71 Miliar. Sementara Kota Tanggerang Selatan yang hanya memiliki tujuh kecamatan dengan jumlah pemilih sekitar
900 ribu, anggarannya mencapai 60 Miliar. Jadi, ketika anggaran berasal dari APBD, tidak ada standar yang sama di masing-masing daerah yang kemudian rentan menjadi celah kecurangan, terutama di daerah yang diikuti oleh petahana. Ada kecenderungan untuk memberi anggaran yang lebih besar ke KPU.

Variabel Pembeda Pilkada Serentak

Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab Pilkada sekarang menjadi lebih mahal adalah kampanye yang didanai oleh negara. Misalnya di Indragiri Hulu, anggaran pemilu pada 2010 adalah 10
Miliar  dan sekarang menjadi  17 Miliar. Ternyata  biaya  kampanye yang ditanggung negara membuat peningkatan tinggi pada pembiayaannya.

Ada 4 jenis kampanye yang dibiayai oleh negara:

  1. Debat publik
  2. Kampanye media cetak dan elektronik
  3. Pemasangan alat peraga kampanye
  4. Penyebaran Bahan Kampanye

KPU  juga  mengatur  tempat-tempat  pemasangan  alat  peraga kampanye. Jadi, ada pembatasan kampanye berupa penyebaran pencitraan di ruang-ruang publik, tapi lebih memperbanyak dialog di ruang-ruang privat. Sayangnya, mesin partai belum bekerja hingga saat ini, sehingga belum terlihat dialog-dialog tersebut. Ada kemungkinan ini dilakukan partai agar dana dapat dialokasikan pada saat-saat terakhir.

Variabel lain yang menjadi pembeda pada Pilkada kali ini adalah: adanya pembatasan belanja kampanye, tidak ada proses rekapitulasi  suara  di  PPS,  tidak  ada  ambang  batas  kemenangan (pilkada satu putaran), syarat pengajuan sengketa hasil ada ambang batas maksimal selisih yang harus dipenuhi, larangan mahar politik, Bawaslu  dan  Pengawas  kab/kota  memiliki  kewenangan menyelesaikan sengketa, dan terdapat pengawas TPS. Serta fenomena unik lain, yaitu disetujuinya calon tunggal oleh MK, serta proses rekapitulasi tidak ada lagi di TPS atau tingkat desa.

Beberapa  variabel  pembeda  ini  ditujukan  untuk meminimalkan peluang kecurangan, namun tentu masih ada peluang untuk terjadinya sengketa Pilkada. Meskipun sekarang aturan untuk menggugat pelanggaran ke MK ada syarat ambang batas selisih suara berdasarkan populasi. Apabila suatu kab/kota populasinya sampai dengan 200.000, maka syarat selisih suaranya tidak boleh lebih dari
2%. Sementara apabila populasinya 2 juta atau lebih, maka syarat selisih suaranya tidak boleh lebih dari 0,5%.

Penanganan sengketa tahapan Pilkada harus dimulai dengan memisahkan antara kewenangan pengawasan dan kewenangan penyelesaian sengketa. Sebaiknya, demi kepastian hukum dan menghindari terjadinya benturan kepentingan, kewenangan penyelesaian sengketa pilkada ditangani langsung badan peradilan, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab, Keputusan KPU masuk kategori keputusan pejabat tata usaha negara. Selain itu, juga harus dibuka mekanisme banding atas putusan tingkat pertama agar tidak menutup jalan seseorang untuk mencari keadilan.

Back To Top

Mencegah Korupsi dengan LHKPN

– Kunto Ariawan

Pilih  yang  jujur,  merupakan  tagline  dari  Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN). Dalam memilih pemimpin, KPK menghimbau masyarakat untuk memilih calon yang jujur,   baik jujur dalam berperilaku, jujur kepada keluarga dan masyarakat, serta jujur dalam pelaporan harta. Seorang calon penyelenggara negara yang akan mengikuti pemilihan umum harus melaporkan harta kekayaan. KPK akan memverifikasi ada tidaknya dokumen pendukung, benar atau tidaknya formulir yang digunakan, dan benar atau tidaknya isiannya. Ketika semua itu sudah benar maka laporan harta kekayaan itu diumumkan. Jadi untuk calon-calon yang sekarang akan ikut pemilukada laporannya belum bisa diakses lewat website (http://acch.kpk.go.id). Tapi kalau masyarakat ingin langsung mengaksesnya bisa ke KPU atau KPUD setempat.

Pihak yang mengumumkan laporan ini adalah penyelenggara negara. Di dalam UU 28/1999 Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan dan mengumumkannya. Sedangkan dalam undang-undang pemilukada pelaporan harta kekayaan adalah salah satu syarat sebelum mereka maju sebagai calon. Di sini sebetulnya fungsi masyarakat sangat diperlukan, kita mengharapkan pengumuman harta kekayaan ini dijadikan sebagai salah satu alat untuk menilai kelayakan seorang calon untuk memimpin daerah, di sinilah letak fungsi pencegahan korupsi. Ada peran masyarakat untuk tidak memilih calon yang tidak jujur melaporkan harta kekayaannya. Peran wartawan juga sangat penting untuk memantau kejujuran calon.

Tidak semua kenaikan harta itu disebabkan adanya penambahan harta, dan  kalau  ada  penambahan  harta  maka  juga  harus usulnya.

Data Harta berisi data awal tentang kekayaan, sehingga perlu untuk  mengetahui  latar  belakang  calon  pejabat  negara,  terutama tentang apa usahanya sebelum mencalonkan, mungkin bila dia pengusaha kaya maka hartanya memang sudah sedemikian besar, atau harta yang didapat dari warisan. Di sinilah pentingnya pengecekan asal-usul kekayaan.

Ada perbedaan antara warisan, hibah, dan hadiah. Warisan adalah harta yang didapat setelah pemberinya meninggal, sedangkan hibah   pemberinya  belum  meninggal  dan  tidak  memiliki  syarat tertentu. Adapun hadiah adalah pemberian yang   memiliki syarat tertentu, misalnya hadiah karena menang undian atau lomba.

Perubahan-perubahan dalam LHKPN juga perlu dicermati, misalnya penambahan baru berarti tidak ada di pelaporan sebelumnya, keterangan lainnya seperti perubahan, berarti ada koreksi atau pertambahan nilai aset.

Konsep Kepemilikan

Seseorang bisa dikatakan memiliki bila dia dapat mengontrol dan menikmati aset tersebut (control & benefit), karena biasanya ada upaya penyamaran harta dengan menggunakan gatekeeper, seperti notaris, pengacara, atau mendaftarkan harta dengan nama orang lain. Jadi kadang bukti formal tidak sesuai dengan siapa yang menguasai aset tersebut.

Cara  memperoleh  informasi  ini,  KPK  bisa  mendapat informasi langsung dari instansi terkait, sedangkan untuk orang lain (misalnya wartawan) bisa memperoleh informasi kepemilikan ini dari lingkungan  tempat  tinggal,  lingkungan  kerja,  dan  informasi  dari orang-orang terdekat, atau orang-orang yang secara politik berseberangan, namun tetap harus disertai ketelitian.

Sejarah dan Manfaat LHKPN

Tujuan dari LHKPN di dunia ini menurut Bank Dunia ada dua mazhab besar, yang pertama adalah untuk mendeteksi conflict of interest yang bisaanya digunakan di negara-negara yang sudah maju, yang kedua untuk mendeteksi ilicit enrichment  bisa menjadi tujuan di negara berkembang seperti di Indonesia. Hingga 2006, ada 147 negara yang telah menerapkan laporan harta kekayaan dengan bentuk dan tujuan yang berbeda.

Di  Indonesia  sendiri  pelaporan  harta  kekayaan  sudah  ada sejak Orde Lama, saat itu yang menjadi wajib lapornya adalah TNI Angkatan Darat, sedangkan yang melakukan pemeriksaan adalah Badan Koordinasi Penilik Harta Benda. Saat itu sanksinya cukup berat yaitu  dirampas  dan  disita.  Jika  harta  kekayaan  tersebut  melonjak secara tajam dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya maka akan dilakukan penyitaan tetapi kalau berasal dari tindak pidana maka akan dirampas. Pada 2009 PPATK pernah menginisiasi perampasan aset namun  mentok di DPR.

Pada Orde Baru, yang diwajibkan melaporkan harta diperluas menjadi  menteri,  direksi  BUMN,  pejabat  PNS  dan  TNI  dengan golongan IVC ke atas atau setara, dikelola oleh Tim khusus presiden, waktu itu harta kekayaan tidak diperiksa tapi prosesnya hanya terbatas pada pengumpulan data. Kemudian tahun 1971 diperluas lagi cakupan pejabat yang diwajibkan lapor menjadi hingga golongan IIIA yang khusus dikelola oleh inspektorat masing-masing.

Pada masa reformasi yang mengelola adalah KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara), begitu KPK muncul KPKPN dilebur ke direktorat PPLHKPN di bawah deputi bidang pencegahan. Pihak yang wajib melaporkan harta kekayaan menurut UU 28 Tahun 1999 adalah Gubernur, Menteri, Pejabat Negara pada Lembaga  Tinggi  Negara,  Hakim,  Pejabat  Negara  lainnya  sesuai dengan peraturan dan Undang-undang, Pejabat Strategis lainnya.

Manfaat dari pelaporan ini sendiri adalah membantu penyelenggara negara dalam hal transparansi harta kekayaannya, dengan  asumsi  ketika  seorang  pejabat  negara  melaporkan kekayaannya  maka  akan  tercegah  untuk melakukan  tindak  pidana, serta untuk memudahkan bagi yang menggunakan LHK seperti masyarakat, atasan pelapor, penegak hukum, dan sebagainya.

LHKPN  juga bisa dimanfaatkan sebagai instrument manajemen sumber daya manusia biasanya digunakan ketika pelapor baru  pertama  melaporkan  karena  masih  berstatus  calon  pejabat Negara, sehingga laporan ini bisa digunakan instansi-instansi untuk menyeleksi calon pejabatnya, Penilaian LHKPN ini berdasarkan tiga hal yaitu Kepatuhan melaporkan harta – dua tahun sekali atau setiap berubah jabatan, Kelengkapan laporan, dan Kewajaran jumlah harta.

Back To Top

Open Tender dan Penanganan Korupsi

– Kes Tuturoong

Kasus korupsi banyak dilakukan oleh penyelenggara negara dengan menggunakan celah dalam hal Penyediaan Barang dan Jasa (PBJ), mulai dengan tender yang diatur hingga pembengkakan dana proyek. Data korupsi yang ada di Indonesia Corruption Watch (ICW) diambil dari data KPK, Kepolisian, dan  Kejaksaan − sayangnya Polri dan kejaksaan tidak pernah merilis data penanganan kasus korupsi di lembaganya. Dari semua data tersebut sekitar sepertiga dari kasus korupsi adalah kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Angka penyimpangan di PBJ ini sangat tinggi, data KPK saja dalam satu dekade terakhir 44% kasus korupsi adalah kasus PBJ.

Sejak 2008 ICW akhirnya memberi perhatian lebih  ke sistem PBJ yang terbuka, terutama implementasi e-procurement (eproc). Eproc adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sekarang eproc ini bisa kita akses secara online di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing daerah. Lewat eproc ini penjelasan tentang    proyek    pemerintah    dapat    terpantau    dengan    mudah 4 Divisi kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) dibandingkan dengan sistem lama. Kita dengan mudah mengetahui siapa yang terlibat tender, nilai kontrak, dll.

ICW lalu bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) membuat portal khusus untuk mengumpulkan  tender-tender  yang  tersebar  di  LPSE  daerah,  agar lebih mempermudah pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah tersebut.  Portal  yang  dinamakan  opentender.net  ini  juga  disertai dengan angka atau skor yang menandakan kerentanan sebuah proyek. Website ini mulai diluncurkan pada 2013, data yang tersedia di sini ada sejak 2008, yaitu ketika eproc dilaksanakan di Indonesia.

Penghitungan skor yang dilakukan di opentender.net adalah penghitungan angka risiko dengan menggunakan metode Potential Fraud Analysis. Metode ini mulai dipakai dan dikembangkan tahun
2012. Dengan metode ini akan terlihat  proyek dan atau daerah mana saja yang memiliki potensi yang tinggi pada sistem PBJ nya. Selain itu situs ini juga menampilkan data dari entitas kementerian dan lembaga.

Dalam  metode  penilaian  di  opentender.net  digunakan beberapa indikator:

  1. Cost: value of contract (nilai kontrak).
  2. Saving: value of contract againts own estimation value. Nilai kontrak  dibandingkan  dengan  Harga  Perkiraan  Sendiri  untuk menilai efisiensi kontrak.
  3. Participation: number of tender participants and level of competition. Jumlah partisipan tender.
  4. Monopoly: number of contracts won by the winning company. Jumlah kontrak yang dimenangkan oleh satu pertisipan tertentu.
  5. Schedulling:  time  of  construction  project  completion, khususnya untuk proyek konstruksi yang dilakukan di akhir tahun yang ICW anggap potensi penyelewengannya lebih tinggi.

Skor risiko dihitung berdasarkan indikator tersebut. Tiap indikator  poin  risiko  maksimalnya  adalah  4,  hingga  jika  sebuah proyek memiliki risiko yang besar akan mendapat poin 20. Secara nasional di opentender.net, Papua merupakan provinsi yang memiliki skor risiko tertinggi. Ini menunjukkan potensi penyimpangan lebih tinggi, dan dari data potensi ini bisa ditindaklanjuti dengan investigasi. Tapi bila dipilih berdasarkan jumlah proyek maka provinsi yang tertinggi adalah Jawa Barat.

Jika data ini bisa diurut berdasarkan lembaga negara, data di opentender,net menunjukkan Kepolisian lebih berisiko.  Sedangkan berdasarkan jumlah proyek yang terbanyak adalah Departemen Perhubungan.    Dan    banyak    lagi    variasi    pemilahan    data    di opentender.net. Sekarang ada 627 LPSE se-indonesia, LKPP perlu waktu   untuk mengumpulkannya dan memasukkan ke ICW yang kemudian menghitung skor dari semua data tersebut.

Contoh Kasus

Beberapa kasus yang ditelusuri dari eproc menunjukkan ada hubungan antara skor risiko dengan penyimpangan. Misalnya kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di DKI Jakarta. Pada data eproc tahun 2014  di opentender.net  ada 52 proyek pengadaan UPS, Tujuh   proyek masuk ke dalam Top-10   proyek berpotensi masalah dengan skor 19-20.

Kasus di provinsi lain yang cocok dengan analisa skor opentender.net adalah kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten,  di  opentender.net  Pengadaan  alat  kesehatan  merupakan proyek-proyek yang paling banyak mengisi Top-10 dengan potensi risiko tinggi.   Sedangkan di kementerian, yang berhasil terungkap adalah  kasus  pengadaan  katering  haji  di  kementerian  agama,  dan kasus e-KTP di kementerian dalam negeri. Beberapa kasus ini bisa menjadi contoh bagaimana mendeteksi kecurangan dalam PBJ dengan menganalisis data eproc.

ICW  juga  melakukan  engagement  dengan  beberapa  pihak salah satunya dengan Pemerintah DKI Jakarta. Kerjasama ini berupa penyiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Unit Pengendalian Gratifikasi  (UPG).  Selain  itu  ICW  juga  melibatkan  CSO  (Civil Society Organisation) atau mitra lokal di daerah sehingga fungsi pengawasan ini bisa lebih luas.

Back To Top

Membaca Laporan Badan Pemeriksa Keuangan

– Teuku Radja Sjahnan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP- BPK) diserahkan oleh BPK pusat setiap semester kepada Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) setiap semester. Isi laporan tersebut adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) dan masing-masing LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

Jariungu mengumpulkan LHP BPK sejak 2004 hingga saat ini. Setiap semester ada sekitar 600-an LHP dan hingga saat ini JariUngu sudah mengumpulkan 12.713 LHP yang terdiri dari 5.927 LHP LK (Laporan Keuangan), 1.138 LHP Kinerja, dan 5.648 LHP PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu).

Dahulu BPK mempublikasikan LHP di situs BPK sebab hal tersebut merupakan amanat Undang-undang dimana. Setiap laporan yang  sudah  diserahkan  pada  parlemen  dinyatakan  terbuka  untuk
umum. Tapi saat ini hal tersebut sudah tidak lagi dilakukan karena pada praktiknya LHP yang dipublikasikan kerap disalahgunakan beberapa pihak untuk menekan pihak yang diperiksa oleh BPK, terutama Pemerintah Daerah.

Hal yang harus juga dicermati adalah cara BPK menulis laporan kerapkali   bombastis   dan   tidak   taat   standar   auditing   sehingga membuka peluang penyalahgunaan. Misalnya, hanya karena tidak ada tanda tangan (kesalahan administratif) BPK kemudian menyimpulkannya ada kerugian Negara di dalamnya. Kesalahan lainnya adalah penyebutan nama jelas pejabat publik yang seharusnya hanya ditulis dengan inisial saja dalam laporan, atau tidak perlu disebutkan namanya. Hal tersebut mempermudah orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan blackmail terhadap pejabat terkait dengan bermodalkan laporan BPK.

Terdapat tiga jenis laporan BPK. Pertama, pemeriksaan laporan pemeriksaan keuangan (LK) pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS). Pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk memutuskan apakah laporan keuangan yang dibuat instansi tersebut sudah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Kedua, pemeriksaan kinerja yang ditujukan untuk memeriksa apakah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif, efisien, dan hemat. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sebagai contohnya adalah pemeriksaan terhadap subsidi listrik untuk memastikan apakah sudah benar jumlahnya.

LHP BPK, khususnya Laporan Pemeriksaan Keuangan,  terdiri dari 3 bagian . Pertama, laporan opini BPK. Isinya yang menyatakan apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP. Opini yang diberikan bisa berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Disclaimer, atau Tidak Wajarterdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, meski lembar ini merupakan pengantar laporan karena diletakkan di bagian pertama, tetapi dia merupakan inti dari hasil pemeriksaan.

Bagian kedua, Laporan Kepatuhan kepada Peraturan perundangan. Adapun bagian ketiga adalah Laporan atas Sistem Pengendalian Intern. Jurnalis harus jeli dalam membaca tiap buku tersebut sebab hal menarik yang bisa dijadikan bahan untuk peliputan investigasi tidak selalu ada di buku tertentu saja, melainkan bisa terdapat di tiap buku tersebut.

Membaca LHP BPK

Laporan hasil pemeriksaan BPK tidak seratus persen benar. Kerapkali ada kesalahan pemeriksaan yang tidak hanya dilakukan oleh auditor di BPK daerah, tetapi juga auditor BPK pusat. Namun, banyak temuan yang disampaikan melalui LHP BPK bisa digunakan oleh jurnalis dalam melakukan liputan investigasi.

Mari mencobanya dengan menelaah LHP Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Daerah  Khusus  Ibukota  (LKPD  DKI)  2014.

Laporan tersebut,  seperti telah  disinggung sebelumnya, terdiri  dari tiga bagian besar yakni:

1.  Opini dan Laporan keuangan. Bagian ini merupakan pembuka LHP LK yang isinya hanya beberapa lembar saja. Dalam LHP LKPD DKI 2014, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Intisari dari alasan pemberian opini tersebut—yang bisa disebut juga sebagai temuan—juga tercantum dalam bagian ini. Sebagai contoh adalah berbagai temuan mengenai aset (lihat gambar 2).

Opini  yang  diberikan  BPK  baik  itu  WTP,  WDP,  Tidak Wajar, hingga Disclaimer seharusnya hanya menyatakan apakah laporan keuangan tersebut sudah disusun berdasarkan SAP atau belum. Misalnya, sebuah LK dinilai sudah memenuhi SAP jika belanja dicatat apabila uang sudah keluar dari kas daerah dan penerimaan  dicatat  apabila  uang  sudah  masuk  di  kas  daerah. Sebagai   contoh,   pemerintah   daerah   membeli   sebuah   barang seharga Rp. 1 juta. Tapi harga tersebut kemudian di-mark up menjadi  Rp1,5  juta  dan  uang  yang  keluar  dari  kas  pemerintah daerah sama besarnya dengan harga yang sudah digelembungkan tersebut. Apabila nilai yang dicatat dalam pos belanja untuk barang tersebut Rp. 1,5 juta, maka hal tersebut sudah memenuhi SAP. Dengan kata lain, ketika suatu daerah mendapatkan opini WTP, belum tentu di daerah tersebut tidak terjadi penyelewengan dana.

Namun, jika BPK menemukan adanya penggelembungan dana tersebut, bisa saja mereka melaporkannya ke penegak hukum. Jurnalis juga harus jeli dalam membaca kemungkinan adanya penggelembungan harga tersebut. Kesimpulannya, dalam membaca laporan  BPK  saat  ini  Anda  tidak  perlu  terlalu  memfokuskan kepada opini yang diberikan.

2.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Sistem  Pengendalian  Intern  (LHP SPI).   Bagian ini berisikan mengenai detil-detil temuan (lihat gambar 3). Untuk LHP LK DKI 2014, BPK menyebut 10 pokok kelemahan Pemprov DKI   mulai dari pencatatan belanja barang dan jasa yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masih lemahnya pengendalian intern untuk mencegah adanya mark up harga barang, hingga masih lemahnya pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset daerah.

3. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Kepatuhan  terhadap  peraturan perundangan.   Bagian   ini   juga   bisa   mencantumkan   berbagai temuan. Untuk kasus DKI Jakarta BPK menyebut bahwa terdapat
38 temuan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan senilai lebih dari Rp 2 triliun yang terdiri dari indikasi kerugian daerah senilai Rp 442,37 miliar, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan senilai Rp 3,23 miliar, hingga pemborosan senilai Rp 3,04 miliar (lihat gambar 4).

Dari ketiga buku tersebut terdapat temuan-temuan yang bisa ditelusuri lebih lanjut. Tidak ada cara cepat membaca LHP BPK, kita memang harus mau bersusah-payah menelusuri setiap temuan satu per satu. Tapi setidaknya bagian-bagian awal setiap buku tersebut bisa dimanfaatkan untuk menemukan topik-topik yang mungkin digunakan sebagai  bahan  liputan  investigasi  tanpa  harus  membaca  ribuan halaman laporan secara berurutan.

Meskipun LHP adalah laporan yang dibuat auditor dan disampaikan pada salah satu pihak, tetapi belum tentu pihak yang disampaikan tersebut paham mengenai masalah yang disampaikan. Oleh   sebab   itu,   selama   beberapa   tahun   belakangan   JariUngu membantu para anggota parlemen untuk membaca LHP BPK. Lebih jauh, laporan-laporan yang disampaikan BPK hanya berguna jika dia bisa dipahami oleh orang yang membaca laporan ini, termasuk para jurnalis.

Jurnalis juga sebaiknya mengerti mengenai posisi BPK. Ketika ada uang Negara yang masuk dan keluar dalam sebuah institusi, di situ BPK punya taring. Banyak masalah di republik ini yang hanya bisa  ditembus  oleh  BPK.  Contohnya  adalah  masalah  asap  yang sifatnya lintas sektoral, tetapi satu sektor enggan bicara dengan sektor lainnya. Masalah asap juga melibatkan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dan adakalanya tidak ada koordinasi di antara keduanya. Hanya BPK yang bisa memeriksa seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan masalah asap. Hasil pemeriksaan tersebut  kemudian  bisa dijadikan  bahan  evaluasi  bagi  setiap pemangku kepentingan agar menjalankan fungsinya masing-masing berdasarkan  posisi mereka. Jurnalis harus menyadari hal tersebut agar bisa ikut mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan uang negara.

BPK juga bisa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tanpa harus diperintahkan oleh lembaga pemerintahan. Jurnalis dan masyarakat  sipil  bisa  mendorong  mereka  untuk  melakukan  hal tersebut jika mencium adanya hal yang tidak beres pada sebuah instansi.

Back To Top

Jurnalisme Investigasi Berbasis Open Data

– Wahyu Dhyatmika

Jurnalisme investigasi dilakukan dengan tujuan mengungkap kesalahan, skandal, dan pelanggaran. Meskipun sebuah karya jurnalistik berhasil menjelaskan suatu hal baru secara menyeluruh, tetapi jika jurnalis tidak bisa mengungkap adalah kesalahan melalui tulisan tersebut maka liputan tersebut bukanlah karya investigasi. Jadi patokan  karya  investigatif  adalah  pengungkapan  kesalahan  yang semula   ditutup-tutupi.   Mirip   dengan   yang   dilakukan   Detektif, Penyidik, maupun Jaksa.
Namun, jurnalis bukanlah penegak hukum sehingga dia tidak bisa  memaksa  orang  untuk  memberikan  data  yang  dibutuhkan. Jurnalis harus menguasai teknik-teknik lain untuk mencari data tersebut. Di tengah perkembangan berbagai tekhnik investigasi– undercover,  follow  the  money,  people  trail,  paper  trail,  dsb–ada model baru jurnalisme investigasi yakni data driven investigative stories. Di Amerika kadang disebut juga sebagai Computer Assisted Reporting (CAR).

Sekilas Sejarah

Jurnalisme investigasi berbasis data bermula di Amerika Serikat ketika wartawan Detroit Free Press di Michigan Philip Meyer menggunakan komputer untuk menganalisa komposisi penduduk Detroit untuk menjelaskan serangkaian kerusuhan di sana pada 1967. Berkat liputan tersebut, dia menyabet penghargaan Pulitzer. Meyer juga  menulis  buku  Precision  Journalism  pada  1973  dan  program untuk menganalisa data.

Lima tahun berselang, Donald Barlett dan James Steele dari Philadelphia Inquirer, mencoba membuktikan tuduhan bahwa hakim di  Philadelphia  berlaku  rasis  ketika  memutuskan  hukuman  untuk kaum kulit hitam di sana. Tidak ada dokumen/data keras yg bisa membuktikan tuduhan ini selain cerita-cerita yang berkembang di masyarakat.

Mereka berdua kemudian mereview semua kasus hukum yang terjadi sepanjang 10 tahun terakhir di Negara bagian tersebut. 1.034 kasus hukum diringkas dalam tabel dengan 42 kolom. Selanjutnya, dibuatlah sistem kartu untuk dianalisa oleh program komputer ‘Data Text’ yang dibuat Philip Meyer. Tabel tersebut diubah jadi kartu kode yang   jumlahnya   mencapai   9.618   kartu.   Dengan   menggunakan komputer IBM 7090 mereka berhasil membuktikan bahwa bias hakim ketika mengadili terdakwa berkulit hitam benar adanya.

Pada 1980, wartawan The Providence-Journal Bulletin Elliot Jaspin  mendapat  penghargaan  untuk  berita-beritanya  yang  banyak menggunakan analisa data. Beberapa diantaranya adalah tulisan investigasi mengenai pinjaman perumahan yang macet dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus sekolah. Dia kemudian menggandeng Daniel Wood untuk membuat program komputer Nine Track Express untuk membantu wartawan menganalisa data. Jaspin juga mendirikan National Institute for Computer Assisted Reporting (NICAR) di Missouri School of Journalism pada 1989.

Definisi

Investigasi berbasis data berbeda dengan investigasi konvensional  yang  biasanya  memulai  peliputan  dengan  informasi yang didapatkan dari peniup peluit (whistle blower) atau pembocor. Data  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  adalah  sekumpulan  angka yang didapatkan dari pengumpulan pada periode waktu tertentu. Bentuknya spreadsheet dan pasti berisikan angka. Bentuk data seperti itulah  yang  digunakan  sebagai  awalan  liputan  investigasi  berbasis
data.

Perkembangan teknologi digital selama sepuluh tahun terakhir selaras dengan model peliputan investigasi berbasis data. Ketika komputer semakin mendominasi kehidupan muncul tren yang disebut sebagai Big Data. Muncul mesin-mesin yang bisa menyedot berbagai informasi mengenai aktivitas individu, misalnya berapa kali dalam sehari  kita  menggunakan  media  sosial.  Data-data  makro  seperti jumlah anak yang dimiliki oleh mayoritas penduduk sebuah negara juga semakin mudah didapat dan diakses oleh publik.
Selain perkembangan teknologi munculnya Open Government Initiative atau inisatif pemerintahan terbuka juga semakin mempermudah akses terhadap data. Pemerintah di berbagai negara didorong untuk memublikasikan berbagai data yang terkait dengan kepentingan publik dan pemerintahan melalui Internet. Di Indonesia ada  portal  khusus  yang  bernama  data.go.id  yang  digagas  semasa UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan) dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Dalam situs tersebut terdapat  data-data  terkait  Kementerian,  lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah, dan semua instansi lain di Indonesia.

Data-data   tersebut   penting   agar   jurnalis   bisa   melakukan overview suatu masalah. Selama ini jurnalis seringkali hanya membuat berita dari hasil wawancara atau berdasarkan insting. Sebagai contoh ketika  ide  untuk  menulis  feature  mengenai  kemiskinan  muncul, jurnalis akan menuju ke desa tertentu yang dikenal sebagai daerah miskin. Kemungkinan lainnya adalah bertanya kepada dinas tertentu atau  pengamat yang ahli  di bidang tersebut mengenai  lokasi yang cocok untuk dijadikan bahan peliputan.
Dalam data driven stories hal tersebut tidak dilakukan sebab jurnalis memilih sendiri lokasi berdasarkan data, misalnya saja data kemiskinan di sebuah Kabupaten atau Kota. Liputan berbasis  data lebih  realiable  dibandingkan  dengan  yang  sekedar  berbasis wawancara karena terdapat kemungkinan pihak yang diwawancara tidak menjawab pertanyaan secara lengkap dan komprehensif. Pejabat publik bisa saja menafsirkan data berdasarkan kepentingannya dan menyampaikannya pada jurnalis.

Ketika liputan berbasis data dilakukan, lapisan penafsiran tersebut dihilangkan. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Selain itu peliputan berbasis data lebih akurat dalam menggambarkan sebuah masalah. Majalah Berita Mingguan Tempo misalnya, pernah membuat liputan mengenai Kapal Siluman di Laut Nusantara yang menelisik akal- akalan pengusaha dalam menyiasati aturan mengenai keharusan kapal beroperasi di Indonesia dimiliki oleh perusahaan Indonesia. Awak Tempo memiliki data lengkap mengenai hal tersebut dari Direktorat Perhubungan Laut. Tapi besarnya data tersebut membuat Tempo memutuskan   untuk   mewawancara   beberapa   aktivis   LSM   yang concern dengan isu tersebut, salah satunya adalah KIARA.

Dari hasil wawancara didapat bahwa lokasi yang kerap menjadi jalur kapal-kapal siluman tersebut adalah perairan Tual, Maluku, dan itu  yang  kemudian  ditindaklanjuti.  Data  yang  lengkap  tersebut akhirnya tidak terolah. Dari persoalan yang begitu besar, dipilih persoalan yang secuil, penyelidikan difokuskan ke Tual dan Merauke. Tual  merupakan  daerah  operasi  kapal-kapal  siluman  asal  Filipina, sementara Merauke  merupakan jalur  operasi  kapal asal  China dan Taiwan. Investigasi tersebut memang berhasil mengungkap pelanggaran, tetapi tidak mampu melihat gambaran besarnya. Tempo hanya menggunakan data awal kemudian fokus ke dua daerah. Magnitude persoalan tidak berhasil diungkap.

Tahap Liputan

Dalam peliputan investigasi berbasis data, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh jurnalis. Pertama, menemukan data yang relevan dengan tema (data scrapping). Tahap ini digunakan jika data yang mau kita cari tidak tersedia secara terbuka alias bukan open data.  Proses  data  scrapping  bisa  dilakukan  dengan  menggunakan kode (phyton dan ruby) atau menggunakan aplikasi seperti import.io.
Kedua, membersihkan data yang sudah terkumpul (data cleaning). Tidak semua data yang kita miliki berguna atau relevan dengan tema liputan, oleh sebab itu tahap ini harus dilakukan. Untuk membersihkan data yang terdapat dalam datasheet, jurnalis bisa menggunakan beberapa perangkat lunak seperti open refine dan SQL.

Setelah data dibersihkan, jurnalis harus menemukan pola dalam data  tersebut  agar  bisa  dianalisis.  Beberapa  perangkat  lunak  yang lazim digunakan dalam tahap ini adalah Microsoft Excel, Microsoft Access, dan berbagai perangkat lunak yang terkait dengan statistik semisal SPSS.

Tahap terakhir adalah publikasi hasil investigasi. Data yang sudah  ditemukan  tentunya  tidak  bisa  ditampilkan  mentah-mentah.

Dibutuhkan perangkat lunak untuk visualisasi data agar tampak lebih menarik,  sederhana,  dan  mudah  dimengerti.  Jurnalis  bisa menggunakan beberapa tools data visualization seperti silk.co dan ArcGIS.
Di tanah kelahirannya, Amerika Serikat, liputan investigasi berbasis data sudah lazim dilakukan oleh jurnalis dan media massa. Beberapa contohnya antara lain:

  1. Innocent   Lost.   Pada  Maret   2014,   koran  Miami  Herald memublikasikan laporan investigasi tentang anak-anak yang tewas akibat  kelalaian  dan kekerasan  rumah  tangga.  Mereka  menyisir data Department of Children and Family di Miami pada periode 2008-2014 dan menemukan 534 kasus anak yang tewas dalam keluarga. Investigasi ini menemukan bahwa kematian anak-anak balita  ini  bisa  dihindari  jika  aparat  pemerintah  bertindak  lebih cepat. Pasalnya, sebelumnya masyarakat sudah melaporkan adanya potensi kekerasan terhadap anak-anak yang tewas tersebut pada dinas terkait.
  2. Echo Chamber. Pada Desember 2014, Reuters memeriksa 10.300 petisi atau perkara yang didaftarkan untuk diperiksa di Mahkamah Agung  Amerika  Serikat  selama  9  tahun  terakhir.  Investigasi mereka menemukan ada 66 pengacara yang punya kans 6 kali lebih besar ketimbang 17 ribu pengacara lainnya untuk mengajukan perkara ke Supreme Court of Justice dan 31 kantor pengacara yang kansnya jauh lebih besar ketimbang 8 ribu kantor lainnya. Ke-66 pengacara  ini  mewakili  firma  hukum  terkenal  dan  lebih  dari separuh pernah bekerja dengan salah satu dari 9 hakim agung di MA Amerika. 51 orang dari 66 pengacara ini berasal dari kantor pengacara  yg  lebih  sering  mewakili  kepentingan korporasi/pemodal besar. Jumlah mereka kurang dari 1 persen dari total pengacara yang mengajukan perkaranya, mereka memegang 43 persen kasus yang diadili MA.
  3. Medicare  Unmasked.  Pada  Juni 2015,  Wall  Street  Journal mempublikasikan investigasi mereka tentang proporsi dokter yang menerima pembayaran terbesar dari progam asuransi kesehatan di AS, Medicare. Mereka menemukan kalau 1 persen dari total dokter yang menerima dana Medicare mendapat 17,5 persen dari total pembayaran pada 2013, dan 16,6 persen pada 2012. Total ada 950 ribu    dokter   dalam   daftar   Medicare   dengan   jumlah   total pembayaran US$ 90 miliar. Artinya ada 9.500 dokter yg menerima US$ 15,7 miliar dana Medicare. Data ini dibuka setelah pada 2011 WSJ menggugat Asosiasi Dokter Amerika yang bersikeras bahwa data pembayaran Medicare ini merupakan rahasia dokter. Pada Mei 2013, pengadilan memutuskan ini data terbuka.

Penutup: Konteks Indonesia

Di Indonesia, data driven investigative stories belum banyak dilakukan  oleh  jurnalis.  Peliputan  investigasi  masih  mengandalkan whistle blower. Meski demikian, liputan MBM Tempo mengenai Ratu Atut, Mantan Gubernur Banten, bisa dijadikan contoh bagaimana liputan invetigasi berbasis data dilakukan di Indonesia. Pada edisi 6 November 2013 tersebut, Tempo menggunakan berbagai data terbuka seperti daftar perusahaan yang terdapat di portal milik Kamar Dagang Indonesia (Kadin), hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terdapat di situs milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belajar dari berbagai kasus tersebut, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar liputan investigasi berbasis data bisa terus  berkembang  di  Indonesia.  Pertama,  harus  ada  open  data initiative dari pemerintah sehingga jurnalis bisa mengakses beragam data sesuai dengan kebutuhan peliputan.
Kedua, media dan jurnalis harus rajin menggunakan UU Kebebasan Informasi. Publik. Melalui penggunaan UU tersebut akses terhadap suatu data bisa diusahakan secara legal. Ketiga, terdapat aplikasi digital yang bisa membantu mengintegrasikan data yang terserak. Keempat, redaksi memiliki kemampuan membaca statistik, membersihkan   datasheets,   menganalisa   angka   dan   membangun aplikasi (data journalism).

Back To Top

Pengantar Kritis Membaca Data/Informasi

– Yohannes Krisnawan

Data  sudah  semakin  tersedia  dengan  jenisnya  yang bermacam-macam. Oleh karena itu, jurnalis saat ini sudah mulai mengarah pada data journalist yang terfokus pada dokumentasi. Dokumentasi dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang berbentuk statistik, laporan, dokumen, regulasi, catatan wawancara, rekaman audio-visual, foto peristiwa, dan peta. Melalui dokumentasi inilah seorang jurnalis akan membingkai hasil liputan dan menentukan fokus liputannya, walaupun  tidak menutup kemungkinan berkembangnya hasil liputan melalui temuan-temuan baru yang memperdalam atau mempertajam data-data awal yang dikumpulkan.

Semakin banyak dokumentasi yang dimiliki seorang jurnalis, maka harus semakin baik kemampuan menyimpan dan mengategorisasikannya. Ada beberapa jenis data, yaitu pustaka, record/catatan-catatan, dan arsip. Ketiga data ini sulit dibedakan dari segi bentuk fisik dan media karena ketiganya bisa berbentuk bahan cetakan, rekaman, atau digital. Namun, ketiga data ini lebih mudah dikenali dari segi informasinya. Pustaka secara umum merujuk semua karya  tulis  berupa  buku,  jurnal,  laporan,  dan  manuskrip. Record adalah dokumen baru yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan biasanya dimiliki oleh suatu lembaga sehingga cenderung rahasia atau terbatas untuk diakses.

Beberapa contoh data record ini adalah rekening koran bank, penggunaan saluran telepon, rekam medis, dan profil pelaku kejahatan di kantor polisi. Belum berjalannya kebebasan informasi publik di Indonesia mengakibatkan sulitnya catatan-catatan penting ini didapatkan masyarakat. Data yang ketiga adalah arsip. Arsip adalah dokumen laporan hasil kegiatan suatu lembaga. Arsip dibagi menjadi dua, yaitu arsip aktif (masih digunakan) dan arsip tidak aktif (tersimpan).

Bersikap Kritis Terhadap Data

Selain harus memiliki kemampuan untuk melakukan kategorisasi data, seorang jurnalis juga harus dapat bersikap kritis terhadap data-data yang dimiliki. Hal pertama yang dapat diuji adalah otoritas sebuah data. Sebuah data yang memiliki otoritas harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

  1. Memiliki   keterangan   mengenai   sumber   atau   informasi seputar data selengkap-lengkapnya.
  2. Mencantumkan   nama   atau   lembaga   yang   membuat   & mempublikasikan, disertai kontak atau alamat jelas pembuat data.    Mereka   juga   harus   merupakan   seseorang   yang berkompeten atau memiliki reputasi di bidangnya.
  3. Jika  merupakan  hasil  penelitian,  ada  penjelasan  tentang metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi yang digunakan harus sesuai dengan topik yang diteliti.

Ketiga  kriteria  tersebut  akan  membantu  seorang  jurnalis  untuk bersikap  kritis  terhadap  sebuah  data.  Semakin  terbuka  informasi terkait dengan data yang dipublikasi, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan akan data tersebut karena hal-hal terkait data dari mulai pengumpulan sampai dengan publikasi dapat dikritisi dan diverifikasi.

Setelah  sebuah  data  terbukti  otoritasnya,  seorang  jurnalis harus menilai cakupan dari data yang akan digunakan. Data atau informasi tersebut harus relevan dan berguna dengan topik liputan/penelitian yang direncanakan, serta dipastikan dapat memberikan  bahan  atau  inspirasi  untuk  mempertajam  & memperdalam liputan. Setelah kedua hal tersebut telah dapat dipastikan, maka langkah selanjutnya adalah memastikan isi dari sebuah data melalui objektifitas, akurasi, dan periode pembuatannya.

Sebuah  data  harus  objektif.  Seorang  jurnalis  harus memastikan bahwa data/informasi tidak mengandung bias, tidak cenderung ke satu pihak atau kepentingan tertentu. Kedua, data/informasi harus didasarkan pada fakta dibanding opini. Namun, fakta yang dipaparkan juga harus dapat diterima secara logis. Seorang jurnalis harus bisa menentukan mana informasi yang benar. Hal ini memerlukan bantuan seorang ahli atau bahkan seorang editor untuk melakukan diskusi dalam menentukan pemilahan informasi.

Sebuah data juga harus akurat. Data/informasi bisa diandalkan dan bersih dari kesalahan seperti kesalahan penulisan, salah hitung, dan penyebutan nama. Hal ini dapat diyakini apabila ada editor atau seseorang yang memang melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut sebelum dipublikasi. Terakhir, mengenai periode pembuatannya.  Data/informasi  harus  mencantumkan  tanggal publikasi. Hal ini berguna untuk menelusuri pemutakhiran data yang seharusnya dilakukan secara rutin dan konsisten.

Back To Top

Investigasi dan Data

– Metta Dharmasaputra

Dalam peliputan investigasi, data harus menjadi pilar utama dan membangun cerita. Penting bagi wartawan untuk menguasai cara mengulik data, mencari ide di dalamnya, dan menuliskannya menjadi sebuah cerita. Kemampuan menggunakan data dalam sebuah karya jurnalistik dapat menghindarkan wartawan dari hanya memuat statement (pernyataan narasumber).

Banyak data yang tersedia, tetapi persoalannya adalah bagaimana menghidupkannya agar tidak menjadi data mati. Sebuah hal seringkali dimaknai secara sama oleh banyak orang. Misalnya ketika melihat sebuah meja, kecenderungan umum adalah melihat berdasarkan bentuk dan warnanya. Padahal, bisa saja meja tersebut memiliki sisi lain seperti usianya yang sudah seratus tahun dan pernah digunakan oleh salah seorang tokoh. Cara kita menggali informasi akan memengaruhi bagaimana kita memaknai sebuah hal.

Menyaring Data

Saat ini kita diuntungkan dengan kehadiran berbagai sosial media. Ada kecenderungan umum di masyarakat untuk mem-posting kegiatannya. Sekilas tampak biasa saja, tetapi hal itu bisa menjadi sumber informasi penting. Jurnalis bisa mengetahui perjalanan seseorang dari foto bandara yang diunggah atau kebiasaan menggunakan fitur check-in di sosial media; hubungan persaudaraan dan bisnis juga bisa dicari tahu melalui sosial media; kita juga bisa tahu di mana orang tersebut biasa bermain tenis dan siapa lawan mainnya. Ada beberapa liputan investigasi yang baru bisa diselesaikan setelah mendapatkan berbagai informasi dari sosial media. Selain data yang didapat melalui sosial media, jurnalis juga bisa memanfaatkan berbagai laporan resmi sebagai sumber data.

Ada  empat  tips  untuk  menyederhanakan  persoalan  yang sedang kita gali dengan data. Pertama, ketika data sudah terkumpul dan dijadikan landasan awal liputan investigasi, data-data tersebut sebaiknya diurutkan secara kronologis. Berbagai data tambahan yang baru didapat saat proses peliputan bisa dimasukkan ke dalamnya. Cara tersebut berguna agar jurnalis bisa membaca alur kasus. Tahu ujung dan pangkal.

Kedua, membuat skema untuk adalah melihat permasalahan secara utuh. Skema bisa digunakan untuk menggambarkan aliran dana hingga modus kejahatan. Salah satu contoh skema yang bagus pernah ditampilkan  Majalah  Berita  Mingguan  Tempo  ketika  mengangkat kasus mantan Gubernur Banten Atut Choisiyah.

Ketiga, membuat struktur yang menggambarkan hubungan antar aktor yang terlibat dalam kasus tersebut. Struktur bisa juga diartikan sebagai struktur perusahaan. Keempat, mencari data yang solid.
Dalam  kasus  Asian  Agri  misalnya  saya  banyak  mendapat data, tapi kemudian harus disederhanakan. Solidnya data merupakan syarat agar karya investigasi kukuh. Selain itu, data yang solid juga bisa membantu jika di kemudian hari hasil liputan investigasi menghadapi masalah hukum. Solidnya data memerkecil kemungkinan jurnalis kalah di pengadilan.

Menyajikan Data

Saat empat hal tersebut sudah dilakukan, persoalan berikutnya adalah penyajian. Permasalahan yang rumit dan menjemukan harus bisa disuguhkan secara sederhana dan enak dibaca. Hal ini juga terkait dengan berapa banyak data yang akan disajikan dalam tulisan. Tidak semua data yang didapat relevan dengan tema liputan. Dengan demikian, data harus dipilah dan diolah.

Jangan memosisikan diri kita sebagai seorang ahli. Tidak mungkin kita menjadi seorang ahli karena setiap harinya jurnalis dijejali dengan informasi yang banyak dan terus-menerus berubah. Hal   yang   bisa   dilakukan   adalah   membangun   jaringan   dengan sebanyak mungkin orang yang punya keahlian dan sumber-sumber yang kredibel. Mereka bisa membantu kita melihat fenomena secara berbeda. Selain itu, para ahli juga bisa membantu kita membaca data.

Membangun jaringan juga bisa mempermudah pencarian data yang dibutuhkan. Jaringan tersebut bisa saja berasal dari lingkungan internal perusahaan atau pemerintahan,     Lembaga Swadaya Masyarakat, atau bahkan dari orang yang sakit hati. Untuk mendapatkan  informasi,  carilah  orang  yang  sakit  hati,  misalnya mereka yang kalah tender, orang yang jabatannya hilang, dan sebagainya.

Informasi  yang  diberikan  pihak  yang  sakit  hati  biasanya cukup akurat karena mereka punya akses terhadap informasi tersebut. Tapi jurnalis harus hati-hati karena seseorang mau memberikan informasi akan disertai dengan motif tertentu. Dalam kasus pajak PT. Asian Agri saya beruntung mendapatkan narasumber yang sangat kredibel. Vincent merupakan whistleblower dalam kasus tersebut. Dia punya data yang sangat detil karena posisinya sebagai pengelola dan pemonitor arus keuangan PT. Asian Agri.

Namun,  saya  harus  hati-hati  karena  Vincent  adalah  orang yang sakit hati dengan Sukanto Tanoto yang merupakan bosnya. Saya selidiki motifnya dan ternyata dia pernah mencuri uang perusahaan senilai US$3,1 juta, atau setara dengan Rp. 28 miliar ketika itu. Meski baru dicairkan Rp. 200 juta, aksi tersebut terlanjur tercium. Akhirnya, dia lari ke Singapura–melalui Batam–dengan menggunakan paspor palsu.

Akibat aksi pencurian tersebut Vincent dikejar oleh detektif swasta yang disewa perusahaan. Dia sudah minta pengampunan pada Sukanto Tanoto, tetapi tidak dikabulkan. Dengan demikian, Motifnya membocorkan skandal pajak Asian Agri adalah balas dendam karena pengampunan  yang  tidak  dikabulkan.  Motif  itu  yang  saya  pegang kuat-kuat ketika menerima dan memperlakukan berbagai data dari Vincent.

Data yang diberikan Vincent sangat rinci karena berasal dari internal perusahaan. Total ukuran file data keuangan yang disimpan di komputer jinjingnya mencapai 11 giga byte. Selain itu ada data berbentuk hard copy yang disimpan dalam beberapa koper. Tapi saya juga kesulitan membacanya karena kurangnya pengetahuan akuntansi.

Hal yang bisa jurnalis lakukan ketika menghadapi kondisi ketersediaan data yang melimpah di satu sisi dan kesulitan membaca data di sisi lainnya adalah meminta bantuan informan. Dalam kasus pajak PT. Asian Agri saya meminta bantuan Vincent untuk membacanya. Tapi informan juga tidak bisa dibiarkan terus bicara tanpa   arahan  karena   akan  banyak  hal   tidak  relevan  yang  dia sampaikan.

Jurnalis harus menuntun informan agar penjelasan yang diberikan terstruktur dan bisa dimengerti. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Saat Vincent menceritakan tentang penggelapan pajak Asian Agri, saya menuntunnya dengan beberapa pertanyaan   kunci   seperti   berapa   nilai   penggelapan   pajak   dan bagaimana modusnya?

Modus yang dilakukan Asian Agri adalah membuat “biaya siluman” untuk menaikkan nilai belanja perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyusutkan laba agar pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Saya kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan: “Data mana yang bisa menggambarkan pembuatan biaya siluman?”. Vincent kemudian menunjukkan adanya transaksi siluman pada 1 November 2004 senilai Rp 20,8 miliar. Transaksi  tersebut melibatkan 11 perusahaan yang terkait dengan Asian Agri. Data ini cukup untuk menunjukkan adanya indikasi penggelapan pajak karena disokong oleh bukti-bukti yang berlapis.

Jangan berambisi untuk mengolah semua data. Cukup ambil satu data yang bisa bercerita, tetapi harus tuntas. Selain itu dibutuhkan sumber yang bisa membaca data karena jurnalis bukan seorang “ahli” tapi seorang generalis yang ingin menyampaikan sesuatu secara benar dan akurat kepada publik.

Pentingnya Pemetaan dan Skema

Kasus  yang  terlihat  rumit  karena  banyaknya  pihak  yang terkait bisa disederhanakan lalu kemudian dijelaskan dengan membuat skema dan pemetaan. Waktu itu saya tertarik menginvestigasi tentang Misbakhun, karena waktu itu Misbakhun adalah salah satu anggota Tim Sembilan, inisiator pengusul hak angket. Tim ini tak menyetujui penyelamatan dan bail out Century senilai Rp 6,7 triliun oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Namun ternyata dalam laporan BPK terlihat jelas bahwa perusahaan milik Misbakhun menikmati kredit pembiayaan perdagangan (L/C) dari Century.

Saya harus membangun hipotesa tentang ini berdasarkan data, agar tidak sekadar sebagai dugaan tanpa dasar. Argumen yang saya butuhkan ternyata terdapat di audit BPK yang mencatat adanya aliran dana kredit impor sebesar $ 178 Juta kepada sepuluh debitor. Ternyata di antara debitor itu ada perusahaan Misbakhun yang menerima $ 22,5 Juta.

Dari data awal tersebut kemudian saya membuat skema L/C dan aliran dana serta memetakan siapa saja yang terkait dalam proses tersebut.  Pemetaan  itu  kemudian  memunculkan  nama-nama  yang terkait baik langsung maupun tidak, mulai dari Robert Tantular, Lila Gondokusumo, Teguh Boentoro, hingga Boedi Sampoerna. Dari keterkaitan inilah cerita dan argumen bisa dibangun.

Dalam peliputan investigatif penting untuk selalu membuat skema dan mapping, dengan tergambarnya alur kasus serta hubungan- hubungan yang terkait dengan kasus tersebut, baik berupa hubungan bisnis,  politik,  dan  juga  keluarga.  Bila  jurnalis  berhasil  mengolah data-data dan menggali hubungan tersebut dengan teliti maka sebuah kasus yang rumit akan bisa diurai.

Back To Top

Mendorong Implementasi UU

Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan modul ini:

  1. Mendorong implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dengan memperkenalkannya kepada jurnalis.
  2. Memperkenalkan penggunaan Open Data kepada jurnalis dan media massa.
  3. Membantu media massa dan jurnalis melakukan investigasi dan peliputan mendalam tentang Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2015.

MATERI

Materi pelatihan ini dibagi menjadi dua bagian besar: (1) penjelasan mengenai potensi masalah dalam Pilkada serentak dan data yang sudah tersedia secara publik untuk membaca potensi masalah-masalah itu, serta (2) penjelasan mengenai proses analisa data dan keterampilan apa yang harus dimiliki para peserta untuk memulai investigasi berbasiskan open data. Modul ini akan berisi narasi dari materi yang akan diberikan oleh masing-masing narasumber. Secara lebih mendetail, berikut ini materi pelatihan yang akan diberikan:

Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi

Pada sesi ini, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan tahapan Pilkada serentak, persiapannya sejauh ini dan apa saja aturan mainnya. Tak hanya itu, Komisioner KPU ini juga diharapkan menjelaskan apa saja tantangan dan hambatan yang mereka alami saat mempersiapkan proses demokrasi ini.

Peluang dan Tantangan Pilkada serentak

Pada sesi ini, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan potensi masalah dalam Pilkada 2015. Berdasarkan riset dan observasi mereka, Perludem akan mengelaborasi sejauhmana kandidat petahana berpeluang menjadi pemenang pilkada dan apa potensi pelanggaran yang bisa terjadi.

Mencegah Korupsi dengan LHKPN

Pada sesi ini, Kunto Ariawan dari Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggaran Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (PP LHKPN KPK) menjelaskan bagaimana mengakses laporan harta kekayaan penyelenggara negara di KPK, dan bagaimana menggunakan data itu untuk mendeteksi korupsi pada penyelenggaraan negara. Apa saja kasus korupsi yang ditangani KPK, yang berawal dari data LHKPN dan bagaimana data itu berguna untuk proses penyidikan korupsi.

Open Tender dan Penanganan Korupsi

Pada  sesi  ini,  Kes  Tuturoong  dari  ICW  (Indonesian Corruption Watch) menjelaskan aplikasi yang mereka kembangkan, yakni opentender.net dan bagaimana membaca data di sana untuk mendeteksi apakah ada masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa di suatu daerah. Sesi ini juga diharapkan bisa memberikan ide liputan untuk peserta ketika menginvestigasi petahana di daerahnya.

Membaca Laporan Badan Pemeriksa Keuangan

Pada sesi ini, Teuku Radja Sjahnan dari JariUngu.com menjelaskan dasar-dasar audit APBD dan apa saja yang harus diperhatikan dalam data audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Diharapkan dengan memahami cara membaca audit BPK, peserta bisa memperoleh gambaran bagaimana efektivitas  penyerapan  anggaran  di  daerahnya,  potensi masalah yang ada, dan politik anggaran petahana di daerah tersebut.

Jurnalisme Investigasi Berbasis Open Data

Pada sesi ini, Wahyu Dhyatmika, Redaktur Pelaksana Investigasi Majalah Tempo, menjelaskan apa yang membedakan jurnalisme data dengan metode jurnalisme lain, apa saja keterampilan yang harus dimiliki untuk menggali cerita melalui data, apa pula kelebihan dari metode ini dan bagaimana investigasi berbasis data dilakukan.

Pengantar Kritis Membaca Data/Informasi

Pada sesi ini, Yohannes Krisnawan, peneliti senior Litbang Kompas, menjelaskan bagaimana sebaiknya seorang periset data/peneliti/wartawan  mendekati  data  pertama  kali. Pembicara akan menjelaskan mengapa data selalu perlu dibersihkan, dan teknik dasar untuk menguji kesahihan sebuah dataset. Verifikasi awal terhadap data merupakan kunci dari keberhasilan proses liputan selanjutnya.

Investigasi dan Data

Pada sesi ini, Metta Dharmasaputra dari KataData membantu peserta memahami keseluruhan materi jurnalisme data dan menghubungkannya dengan tugas mereka selanjutnya, yakni menyusun angle peliputan investigasi berbasiskan data. Pembicara   memberikan   contoh-contoh   liputan  investigasi yang dimulai dari data, dari memahami dan menganalisa data, dan membimbing peserta melakukan hal serupa.

Memantau Petahana dengan Memanfaatkan Data Terbuka

Muhammad Kholikul Alim, peneliti Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (JARING), memberikan paparan teknis mengenai  cara  memantau  petahana  dengan  memanfaatkan data   terbuka   berdasarkan   pengalamannya   membantu   12 peserta   fellowship   dalam   melakukan   liputan   investigasi terhadap petahana di wilayah kerja mereka masing-masing.

Back To Top

Memantau Petahana dengan Open Data

– Muhammad Kholikul Alim

Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara penggagas Open Government Partnership (OGP), sebuah inisiatif multilateral yang diteken 20 September 2011 untuk “mempromosikan transparansi, memperkuat kewenangan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola” .Hal tersebut sejalan dengan komitmen transparansi yang diamanatkan oleh UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
OGP meletakkan pemanfaatan teknologi sebagai elemen sentral dalam mencapai tujuannya. Penetrasi teknologi, khususnya Internet, diharapkan berjalan linear dengan transparansi. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah, asosiasi perusahaan, Organisasi Non-Pemerintah, maupun kolaborasi berbagai pemangku kepentingan mulai menyediakan berbagai data terbuka (open data) yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh publik dalam laman resmi mereka.
Tulisan ini berusaha memaparkan pengalaman, kemungkinan, dan hambatan penggunaan data terbuka dalam meliput Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya dalam memantau kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan diri kembali. Meski demikian, beberapa data tertutup, tetapi bisa diakses secara terbatas juga digunakan untuk memperkaya dan atau memverifikasi data terbuka.

A. Mencari Potensi Penyalahgunaan APBD
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rawan diselewengkan oleh kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali dengan beragam modus . Guna mengendus adanya ketidakberesan dalam penggunaan anggaran, data APBD yang terdapat di laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan bisa dimanfaatkan.Laman DJPK Kemenkeu menyediakan data APBD seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia sejak tahun anggaran 1994 hingga yang paling anyar, baik yang berupa perencanaan maupun realisasi. Data tersedia dalam format .xlx sehingga mudah untuk dimodifikasi dan dianalisis secara sederhana dengan berbagai fitur yang tersedia dalam program Microsoft Excel.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri—yang terakhir no.52 tahun 2015—tentang Pedoman Penyusunan APBD, data yang disediakan DJPK dipilah dalam tiga bentuk APBD.Pertama, anggaran ringkas yang berisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.Dalam bentuk ini, terdapat informasi mengenai sumber-sumber pendapatan daerah beserta nilainya, alokasi belanja langsung dan tidak langsung, serta sumber pembiayaan.Kedua, anggaran menurut urusan yang berisi alokasi anggaran untuk 36 sektor.Beberapa diantaranya adalah berbagai sektor seperti pelayanan umum, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya.Ketiga, APBD berdasarkan fungsi yang alokasi anggarannya dibagi berdasarkan 11 fungsi pemerintahan yaitu:
• Pelayanan umum,
• Pertahanan,
• Ketertiban dan keamanan,
• Ekonomi,
• Lingkungan hidup,
• Perumahan dan fasilitas umum,
• Kesehatan,
• Pariwisata dan budaya,
• Agama,
• Pendidikan,
• Perlindungan sosial.
Tiga bentuk APBD tersebut bisa digunakan sebagai bahan liputan dengan angle yang beragam.
Namun, untuk mengendus adanya penyalahgunaan APBD, bentuk ringkas akan lebih banyak membantu dibandingkan dua bentuk lainnya.Dalam bentuk ini bisa ditemukan alokasi APBD untuk belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang dinilai sebagai pos rawan penyelewengan (Sirait 2014:78).Kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut

Dari data APBD 2010-2013 dan pelaksanaan pilkada 2011- 2013, terjadi peningkatan persentase dana hibah terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana hibah di daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun pelaksanaan pilkada dan satu tahun menjelang pelaksanaan pilkada […] Kenaikan dana hibah terhadap total belanja cukup fantastis. Ada daerah yang persentase kenaikannya mencapai 117 kali lipat pada 2011-2012, dan 206 kali lipat pada kurun 2012-2013. Sedangkan dana bansos, mencapai 5,8 kali lipat pada 2011-2012 dan 4,2 kali lipat pada 2012-2013.

Panjangnya rentang waktu anggaran yang disediakan oleh data di situs DJPK (mulai dari tahun anggaran 1994) memungkinkan kita untuk menemukan pola tertentu dalam pos-pos belanja yang dicurigai rawan penyelewengan.Dalam konteks petahana yang mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Kepala Daerah, data set yang bisa digunakan adalah data APBD ketika petahana tersebut menjabat.
Hal yang harus dicermati adalah bahwa dana hibah dan bantuan sosial baru dibuat secara terpisah dalam pos belanja tidak langsung baru dibuat pada APBD tahun anggaran 2007. Sebelumnya kedua jenis dana tersebut disatukan dalam satu pos yang dinamai belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Dengan demikian, untuk menelisik penyalahgunaan dana hibah dan bansos rentang waktu data set yang bisa digunakan bisa dimulai sejak tahun 2007.
APBD Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Klaten bisa digunakan sebagai ilustrasi dana hibah dan bansos yang sifatnya fluktuatif. Sebagai catatan, dua Kabupaten tersebut dipimpin oleh Bupati yang menjabat selama dua periode hingga masa jabatannya berakhir pada 2015.
Naik turunnya alokasi Dana Hibah
Pada Pilkada serentak 2015 terdapat beberapa daerah yang petahananya kembali berpasangan dan mencalonkan diri kembali diantaranya Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Tangerang Selatan, Kota Surakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Indramayu, dan Kota Mataram. Gambaran alokasi pos belanja hibah di daerah-daerah tersebut bisa dilhat pada tabel di bawah ini

Di beberapa daerah terjadi kenaikan signifikan alokasi dana hibah tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan di Kabupaten Pakpak Bharat kenaikannya mencapai 616,62%. Daerah lain yang juga mengalami kenaikan signifikan adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Indramayu. Hal yang perlu dicatat, biaya penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD setempat masuk dalam pos ini sehingga kenaikan alokasi sangat mungkin terjadi. Tapi apakah hal tersebut merupakan satu-satunya alasan kenaikan alokasi dana hibah? Jawaban atas pertanyaan tersebut yang perlu ditelusuri lebih jauh.

Alokasi Dana Bantuan Sosial (Bansos)
Hal yang tak jauh berbeda terjadi pada alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dan disempurnakan dengan Permendagri no.39 tahun 2012), Bansos diberikan kepada anggota masyarakat (individu atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum) atau lembaga non pemerintah yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan risiko sosial. Daerah yang alokasi dana bansosnya mengalami kenaikan signifikan adalah Kota Binjai. Pada 2015 alokasinya naik hingga 179,62% dari Rp3,34 miliar menjadi Rp9,35 miliar. Di daerah lain seperti Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Bantul kenaikan alokasi juga cukup besar.

Dana Bantuan Keuangan
Selain dana hibah dan bansos, terdapat Dana Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Partai Politik dan Pemerintah Daerah yang juga kerap menjadi bagian dari politik anggaran petahana untuk mendapatkan sokongan politik. Walau jumlah dananya tak sebesar dana hibah atau bansos, namun jumlahnya tak dapat dilihat sebelah mata.

Alokasi bantuan keuangan kepada partai politik dan pemerintah desa juga mengalami kenaikan signifikan pada 2015 di beberapa daerah. Kenaikan di Kabupaten Indramayu nilainya paling signifikan, hingga 202,18%. Di Kabupaten Bantul nilainya naik hingga 144,27% dan di Kabupaten Gunung Kidul hingga 188,5%. Sementara itu, di Kabupaten Pakpak Bharat, kenaikan mencapai 96,37%. Kenaikan tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan CAGR (Compound Annual Growth Rate) alokasi dana bantuan keuangan kepada partai politik dan pemerintah desa 2011—2014 di daerah-daerah tersebut.

Gambaran di atas merupakan indikasi awal kemungkinan penyalahgunaan tiga pos belanja APBD, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah.Tapi data-data di atas hanya merupakan data awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh jurnalis. Salah satu cara mendalaminya adalah dengan memeriksa Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah rancangan kerja tahunan yang dibuat seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) berserta kebutuhan anggaran dan perinciannya menjadi dasar bagi penyusunan APBD.

Seiring dengan komitmen terhadap transparansi yang digaungkan pemerintah pusat, beberapa daerah sudah mulai mengunggah RKPD di laman situs pemerintahannya sehingga bisa diakses secara bebas oleh publik.

Kabupaten Indramayu misalnya, mengunggah RKPD Perubahan 2015 lengkap dengan berbagai detil rinciannya. Dalam data tersebut, terlihat bahwa kenaikan dana hibah disebabkan oleh helatan Pilkada. Dalam pos Belanja Hibah kepada Pemerintah terlihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Indramayu menerima hibah senilai Rp30 miliar dan Panitia Pengawas Pemilu Rp5 miliar. Tanpa kedua komponen tersebut, alokasi dana hibah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 (sebelum perubahan) nilainya Rp 22,18 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada potensi penyalahgunaan pos belanja hibah APBD Kabupaten Indramayu. Hibah kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Indramayu senilai Rp14,1 miliar yang sudah berlangsung sejak tahun anggaran 2013 misalnya, dinilai sudah menyalahi aturan .
Selain itu, perlu juga ditelusuri lebih jauh apakah besaran dana hibah yang diberikan kepada KPUD dan Panwaslu memang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya dengan membandingkan besarannya dengan daerah lain atau berbagai variabel seperti jumlah pemilih, jumlah Tempat Pemungutan Suara, jumlah Panitia Pemungutan Suara, dan sebagainya. Data terbuka terkait hal tersebut bisa diakses di laman Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di kpu.go.id.

B. Memantau Lelang Proyek Secara Elektronik
Potensi penyalahgunaan APBD bukan hanya terjadi di tiga pos belanja yang disebutkan di atas.APBD juga digunakan untuk belanja lainnya seperti konstruksi, pengadaan barang, dan konsultasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerapkali menemukan adanya nilai proyek yang tidak wajar sehingga menimbulkan kerugian negara. Kongkalikong pengusaha dengan penguasa memang masih kerap terjadi misalnya dengan pemberian gratifikasi untuk memuluskan proyek tertentu.
Model pemberian gratifikasi hanyalah lapis terluar dari korupsi sistemik. Pada jantung kekuasaan—dan adakalanya sulit dideteksi—kerapkali terjadi korupsi politik yang berlangsung ketika “politikus atau pejabat lainnya menggunakan kedudukan istimewa mereka untuk mengakses sumberdaya (dalam bentuk apapun) secara ilegal untuk menguntungkan mereka atau pihak lainnya” (Aditjondro 2004:22).Proyek-proyek pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD seringkali jatuh ke tangan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, kolega, atau anggota partai poitik yang dekat dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota.
Saat ini, hampir seluruh lelang proyek yang dibiayai oleh APBD dilakukan secara elektronik (e-procurement).Data mengenai proyek-proyek tersebut bisa didapat di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ada di seluruh Kabupaten/ Kota.Provinsi Jawa Barat bahkan sudah menggunakan aplikasi Pakar yang secara otomatis merekapitulasi proyek-proyek e-procurement. Adapun LPSE yang tidak memiliki sistem PAKAR proyek-proyek yang ada bentuknya terserak sehingga merekapitulasinya memakan waktu yang tidak sebentar.

Merekapitulasi data proyek
Situs yang bisa mempersingkat kerja rekapitulasi proyek adalah opentender.net yang dikelola oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Peremerintah (LKPP). Sebelum merekapitulasi proyek, data set yang dibutuhkan harus diunduh terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mengklik link database yang yang berada di sebelah kanan link berita. Setelah itu di bawahnya akan muncul beberapa kolom yang harus diisi seperti tahun anggaran, kategori, sumber dana, entitas, daerah, dan agency LPSE untuk mendapatkan data sesuai yang diinginkan. Setelah semua kolom tersebut diisi, klik link database untuk memunculkan data set yang diinginkan. Langkah terakhir adalah mengunduhnya dengan mengklik link yang berada persis di bawah link database.

Data yang diunduh memiliki format .xlx sehingga mudah dimodifikasi. Sayangnya, input yang diberikan LKPP dan muncul dalam situs opentender belum sepenuhnya sempurna sehingga tidak memungkinkan pengguna untuk secara langsung mengetahui perusahaan apa saja yang sering memenangkan proyek yang dibiayai APBD. Langkah manual harus dilakukan untuk mengisinya.
Data Proyek yang Sudah Diunduh

Untuk mengetahui pemenang proyek tersebut pertama-tama kita perlu mengetahui kode proyek. Caranya adalah dengan mengklik proyek tersebut satu per satu di laman opentender. Jendela pop up akan muncul dan di sebelah kanan atas terdapat enam digit angka yang merupakan kode proyek yang dibutuhkan.

Kode proyek kemudian diinput di laman LPSE daerah yang kita tuju—dalam contoh ini adalah Kabupaten Aceh Selatan. Lalu klik link cari paket lelang yang ada di bagian kiri laman.Setelah muncul page baru masukkan 6 digit kode proyek yang sudah didapatkan lalu klik tanda panah berwarna merah yang berada di sebelah kanan kolom kode proyek.Jendela pop up yang berisikan nama peserta dan pemenang lelang akan muncul. Namatersebut diinput ke data proyek yang sudah diunduh sebelumnya.

Setelah selesai memasukkan nama pemenang semua proyek, langkah selanjutnya adalah membersihkan data. Bentuk perusahaan (CV atau PT) biasanya muncul di depan nama perusahaan, tetapi adakalanya juga tidak dicantumkan. Perbedaan semacam itu bisa menganggu saat melakukan proses analisis sehingga bentuk perusahaan yang ditaruh di depan nama perusahaan bisa dihilangkan saja.
Pembersihan data juga bisa dilakukan dengan menghilangkan variabel yang tidak dibutuhkan dalam data set. Beberapa variabel penting yang harus tetap ada a.l nama paket proyek, nama pemenang, kategori, nama satuan kerja, PAGU, dan hasil lelang.
Data set yang sudah bersih sebaiknya diformat sebagai tabel dengan fitur yang dimiliki Microsoft Excel. Hal tersebut akan mempermudah analisis karena memungkinkan pengurutan data secara alfabetis maupun mengurutkan nilai secara berurutan (besar ke kecil dan sebaliknya). Selain itu, fitur filter memudahkan penyortiran proyek yang dimenangkan perusahaan tertentu, dilakukan oleh satuan kerja tertentu, dan kategori tertentu.

Mencari identitas pemilik perusahaan
Terdapat empat kategori proyek dalam data set yang sudah dibersihkan yakni pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi badan usaha, dan jasa lainnya. Proyek pengadaan barang dan konstruksi biasanya memakan sebagian besar alokasi APBD.Tak heran ketika banyak perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi adakalanya juga memenangkan proyek pengadaan barang—biasanya pengadaan bahan bangunan.
Empat kategori tersebut juga memengaruhi cara mencari identitas pemilik perusahaan. Guna menelusuri identitas pemilik perusahaan konstruksi langkah awal yang bisa dilakukan adalah mencarinya di situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).Tautan langsung yang bisa digunakan untuk mencari berbagai keterangan perusahaan konstruksi adalah http://www.lpjk.net/status-proses-registrasi-badan-usaha-kbli-lpjk#.
Data perusahaan konstruksi dari seluruh asosiasi konstruksi terdapat di situs ini.Perusahaan dipilah berdasarkan provinsi sehingga kolom provinsi harus diisi. Adapun kolom NPWP dan nama perusahaan bisa diisi salah satunya saja. Pencarian menggunakan NPWP lebih presisi karena adakalanya terjadi perbedaan penulisan format nama perusahaan, misalnya nama perusahaan yang seharusnya terdiri dari dua suku kata tetapi tercatat sebagai satu suku kata. Kelebihan lain situs ini adalah detail data mengenai perusahaan konstruksi mulai dari alamat, nama pengurus, hingga pemilik saham.

Melacak pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan
Lazim terjadi seorang Pengusaha memiliki beberapa badan usaha yang bergerak di sektor yang sama. Hal tersebut memperbesar kemungkinan menang lelang karena dia bisa dengan mengikutkan beberapa badan usaha yang dimiliknya dalam sebuah lelang.Alasan lainnya adalah agar publik tidak mengendus bahwa proyek-proyek tersebut dimenangkan oleh segelintir pengusaha saja.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melacak hal tersebut dengan menggunakan detail badan usaha yang ada di LPJK. Pertama, memperhatikan pengurus badan usaha. Meski jarang dilakukan, tetapi adakalanya pengusaha tidak menyamarkan kepemilikannya dengan nama orang lain.

Kedua, memperhatikan alamat badan usaha dan nomer telepon. Sebagai contoh adalah perusahaan milik istri kedua politisi PDIP Idham Samawi, Linsiana yakni CV Kartika Buana dan CV Sasmita yang beralamat di RT 12 Dusun Karanggondang, Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Kedua perusahaan tersebut termasuk badan usaha yang paling sering memenangi proyek konstruksi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketiga, memerhatikan nama tenaga kerja yang didaftarkan. Perusahaan dengan nama berbeda dan pengurus berbeda, adakalanya mendaftarkan nama tenaga kerja yang sama. Secara logis hal tersebut sulit dilakukan karena seseorang yang bekerja penuh waktu biasanya hanya bekerja untuk satu perusahaan saja.

Keempat, menggunakan data yang terdapat di situs asosiasi pengusaha seperti Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Situs Gapensi hanya memuat data badan usaha secara ringkas saja seperti nama, alamat, pimpinan badan usaha, dan no. telepon. Meski demikian, detil-detil tersebut adakalanya berbeda dengan yang dimuat di situs LPJK, terutama terkait dengan pimpinan badan usaha. Langkah satu dan dua yang dilakukan di situs LPJK juga bisa dilakukan di situs ini.

Situs lain yang bisa digunakan untuk melacak kepemilikan badan usaha adalah http://www.kadin-indonesia.or.id/ milik Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Perusahaan yang terdaftar di Kadin lebih beragam, bukan hanya sektor konstruksi.Untuk mengakses data badan usaha di situs ini, pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Meski demikian prosesnya mudah, cepat, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Detil badan usaha yang terdapat di situs Kadin tidak jauh berbeda dengan yang terdapat di situs Gapensi.

Data yang lebih detil mengenai sebuah badan usaha bisa didapatkan dengan membelinya secara online melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang beralamat di ahu.go.id.
Terdapat dua jenis data yang bisa dibeli dengan yakni profil lengkap perseroan dan profil terakhir perseroan. Profil lengkap perseroan berisikan data mulai dari pendirian badan usaha, perubahan pemilik (akta perubahan), hingga pemilik terakhir dan bisa didapat dengan biaya Rp500 ribu. Sementara itu, profil terakhir tidak mencantumkan akta perubahan di dalamnya harganya Rp50ribu. Data yang didapat berbentuk softcopy dengan format .pdf.
C. Memetakan Kepentingan
Perusahaan yang sering memenangkan proyek bisa saja memiliki kapabilitas dan mengikuti proses lelang secara legal. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika berbagai proyek yang dimenangkan sebuah perusahaan disebabkan oleh kedekatannya dengan kepala daerah. Oleh sebab itu, setelah mendapatkan nama-nama perusahaan dan identitas pemilik perusahaan pemenang proyek, langkah selanjutnya adalah memetakan kepentingan. Pertanyaan yang diajukan adalah: bagaimana latar belakang dan jenis hubungan apa yang terjalin antara pemilik perusahaan dengan kepala daerah? Pemilik perusahaan bisa saja merupakan anggota keluarga, lingkaran politik, atau kolega kepala daerah.
Pemetaan bisa dilakukan secara dua arah. Pertama, memulainya dari kepala daerah yang bisa dilakukan dengan cara:
a. Membuat profil kepala daerah. Langkah ini bisa dilakukan melalui paper trail atau membuka kembali surat kabar lama. Di beberapa daerah, khususnya menjelang pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, ada kecenderungan para politisi untuk minta dibuatkan profil kepada surat kabar. Dengan demikian, agar tidak memakan waktu terlalu panjang, surat kabar yang diteliti bisa dibatasi pada masa menjelang Pileg atau Pilkada saja.
Profil yang dimuat biasanya mencakup nama anggota keluarga seperti adik, kakak, istri, dan anak. Hal-hal lain seperti pengalaman organisasi dan posisi di perusahaan yang pernah dijabat juga dicantumkan. Biodata yang diunggah oleh laman milik KPUD saat masa kampanye Pilkada juga bisa digunakan untuk melengkapi profil yang sudah dibuat.
b. Aditjondro (2004:88-89) menganjurkan untuk meneliti iklan sukacita dan dukacita yang dimuat di surat kabar. Menurutnya, ucapan sukacita—misalnya terkait dengan peresmian proyek—biasanya dipasang oleh perusahaan yang mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Sementara itu, ucapan dukacita “membantu membeberkan nama-nama perusahaan dan yayasan yang ada hubungan dengan pejabat tersebut” (ibid:89)
c. Data pengurus partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang terdapat di laman KPU . Data tersebut mencantumkan nama ketua, wakil ketua, hingga sekertaris, dan bendahara. Mungkin terjadi pengurus partai politik yang memiliki perusahaan mendapatkan kemudahan memenangkan proyek karena ketika Pilkada berlangsung partainya turut mendukung kepala daerah.

Kedua, memulainya dari nama pemilik perusahaan pemenang proyek. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan yakni:
a. Memanfaatkan mesin pencari. Fitur pencarian lanjut sebaiknya digunakan untuk mempersempit pencarian. Misalnya dengan mengkombinasikan nama pemilik perusahaan dengan nama kepala daerah atau mempersempit rentang waktu data yang ditampilkan .
b. Menggunakan situs jejaring sosial. Facebook adakalanya sangat berguna untuk mencari kaitan antara pemilik perusahaan dengan kepala daerah. Pertama, kebiasaan memasukkan nama-nama anggota keluarga di Facebook bisa mengungkap pemilik asli sebuah perusahaan. Sebab, ada kecenderungan pemilik perusahaan menyamarkan identitas perusahaan dengan mengatasnamakan anak atau istrinya sebagai pemilik perusahaan.
Kedua, ada pemilik yang secara terang-terangan memasukkan nama perusahaan miliknya di laman Facebook. Ketiga, Facebook juga kerap digunakan sebagai album foto yang merekam keseharian pemilik perusahaan. Seorang pemilik perusahaan misalnya, mengunggah foto ketika turut serta dalam kegiatan kampanye Pilkada untuk mendukung calon tertentu.
Keempat, Facebook bisa digunakan untuk memverifikasi kebenaran identitas pemilik perusahaan. Untuk nama-nama yang cenderung unik, hal ini bisa dilakukan. Dari berbagai hal yang ditampilkan dalam laman Facebook-nya, bisa ditimbang apakah dia memang pemilik sebuah perusahaan atau tidak.
D. Penutup
Tren data terbuka tentunya semakin mempermudah kerja Jurnalis, setidaknya dalam hal pengumpulan data. Seperti telah dipaparkan, banyak data terbuka yang bisa digunakan untuk memantau petahana agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau bahkan mengendus penyalahgunaan dan menginformasikannya kepada publik melalui media massa.
Namun, kesadaran mengenai data terbuka belum tersebar secara merata di Indonesia. Sebagai contoh peserta fellowship JARING yang mengalami kesulitan mendapatkan data RKPD pemerintah daerah meskipun hal tersebut masuk dalam kategori informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.
Terkait dengan data yang tersedia, masih terdapat banyak lubang yang perlu ditambal. Data badan usaha konstruksi yang tercatat di LPJK misalnya, tidak seluruhnya mencantumkan siapa pemilik saham perusahaan tersebut, khususnya ketika perusahaan tersebut berbentuk persekutuan komanditer (CV). Badan usaha berbentuk PT pun adakalanya tidak mencantumkan nama-nama pemegang sahamnya, sehingga biaya tambahan harus dikeluarkan untuk membeli profil perusahaan.
Selain itu, belum ada lembaga khusus seperti LPJK yang mencatat perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pengadaan barang dan jasa. Padahal, alokasi APBD untuk proyek dalam kategori ini tidaklah kecil. Publik dan Jurnalis pun kesulitan mengawasinya. Tak heran kalau beberapa tahun belakangan kasus-kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pun terus bermunculan.
Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa data terbuka tidak berarti apa-apa kecuali jika dia dimanfaatkan oleh publik atau Jurnalis. Tren data terbuka harus disambut oleh Jurnalis dan Media massa dengan kemampuan menggali data dan menjadikannya bagian dari sebuah liputan yang penting dan enak dibaca. Seperti dikatakan Houston (2015:4) “database alone is not story […] it isa field of information that needs to be harvested carefully with insight and caution. It needs to be compared with and augmented with observation and interviews”.
Daftar Pustaka
Aditjondro, George Junus (2004). Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
Houston, Brant (2015). Computer-Assisted Reporting: a Practical Guide. New York: Routledge
Sirait, Hasudungan P. (2014). Mengawal Transparansi Anggaran: Panduan Bagi Jurnalis. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

Back To Top